0 Komentar 107 pembaca

JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Bekasi kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk kategori akselerasi pengentasan kemiskinan. 

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dalam acara "Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah" yang dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, di Hotel Borobudur, Jakarta pada Senin (1/12/2025) malam. 

Capaian ini diraih berkat keberhasilan Kabupaten Bekasi menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,44 persen dan menekan tingkat kedalaman kemiskinan hingga 0,26 persen. 

Kinerja tersebut bahkan melampaui rata-rata nasional pada kabupaten dengan kemampuan fiskal tinggi, yang berada pada angka 0,30 persen untuk penurunan kemiskinan dan 0,14 persen untuk kedalaman kemiskinan. Prestasi ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyampaikan apresiasi kepada seluruh kepala daerah yang telah menunjukkan kinerja positif melalui berbagai program prioritas. 

“Saya merasa bergembira pada malam ini karena kembali kita melakukan kegiatan pemberian reward kepada pemerintah daerah,” ujar Tito. 

Ia menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan bagian dari upaya menghadirkan iklim kompetitif sekaligus memotivasi daerah agar terus memenuhi harapan rakyat.

Dalam kesempatan itu, Tito juga menekankan bahwa penghargaan dari Kemendagri, yang dilaksanakan bersama mitra media, menjadi bentuk apresiasi sekaligus penguatan legitimasi kerja pemerintah daerah. 

“Dengan adanya pemberian reward ini, apalagi kerjasama lintas kementerian dan lembaga tersebut, itu akan didengar oleh rakyat,” terangnya. 

Menurut Tito, publik tentu akan memberikan penilaian positif terhadap daerah yang mampu menghadirkan capaian yang nyata dan terukur.

Lebih lanjut, Mendagri menegaskan bahwa ke depan Kemendagri akan menyiapkan anggaran khusus untuk memperluas skema penghargaan bagi daerah berprestasi.

"Mulai tahun 2026, sejumlah kategori seperti penanganan inflasi, stunting, dan pertumbuhan ekonomi akan mendapatkan insentif dengan nilai yang lebih besar. Kebijakan ini diharapkan menjadi pemacu bagi daerah untuk terus berinovasi dan memperkuat program pembangunan," imbuhnya.***Samsudin

• Social Media: