Bupati Dian menyampaikan, ucapan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh jajaran Kantor ATR/BPN Kuningan, atas pelayanan pertanahan yang semakin mudah, cepat, transparan, serta mendukung penuh program pemerintah daerah dalam pembangunan dan penataan ruang.
“Kontribusi dan pengabdian yang tulus ini tentu sangat dirasakanan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Kuningan,” ungkapnya. Turut hadir pada apel tersebut, Forkopimda, Pj Sekda Kuningan, Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kuningan, Ketua IPPAT, Pimpinan Bank BUMN/Bank Swasta dan lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Dian menyampaikan sambutan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid. Tema HANTARU tahun ini adalah “Tanah Terjaga, Ruang Tertata, Wujudkan Asta Cita”.
Melalui tema tersebut, pemerintah ingin menegaskan bahwa kebijakan agraria dan tata ruang hanya akan bermakna apabila memberi manfaat nyata bagi masyarakat, mulai dari kepastian hukum tanah, ruang usaha untuk berkembang, sawah dan lahan pangan yang terlindungi, hingga ruang hidup yang aman dan nyaman bagi keluarga.
“Salah satu kebutuhan dasar masyarakat adalah kepastian hukum atas tanah. Tanpa kepastian hukum, tanah dapat menjadi sumber sengketa atau konflik berkepanjangan. Melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), negara hadir memberikan perlindungan hak rakyat atas tanahnya,” ungkap Menteri ATR/BPN.
Hingga September 2025, telah dilakukan pendaftaran sebanyak 123,1 juta bidang tanah, dengan capaian sertipikasi sejumlah 96,9 juta bidang tanah. Pemerintah juga terus mempercepat transformasi menuju sertipikat elektronik agar pelayanan lebih cepat, transparan, sekaligus mencegah praktik mafia tanah.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga mempercepat penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Hingga kini, dari target 2.000 RDTR, sudah terbit 646 peraturan, dengan 428 di antaranya terintegrasi ke sistem OSS.
Dalam sambutannya, Menteri Nusron juga menegaskan bahwa pembangunan harus berkeadilan dan dirasakan semua lapisan masyarakat, termasuk petani, nelayan, UMKM, hingga masyarakat adat. Untuk itu, pemerintah terus mendorong pelaksanaan Reforma Agraria melalui penataan aset dan penataan akses.
Pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap tanah yang dikuasai perusahaan besar. Tanah yang telantar atau tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya akan dialokasikan kembali bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus mendukung program prioritas seperti swasembada pangan, swasembada energi, dan pembangunan tiga juta rumah rakyat.
Terkait perlindungan sawah produktif, Kementerian ATR/BPN telah menetapkan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di 8 provinsi dan 150 kabupaten/kota, serta sedang menunggu penetapan tambahan di 12 provinsi dan 186 kabupaten/kota.
Di sisi lain, kontribusi sektor pertanahan juga terus meningkat. Sepanjang Januari–Agustus 2025, sektor ini mencatatkan nilai Rp645,44 triliun, naik dari Rp576,56 triliun pada periode yang sama tahun 2024.
“Momentum HANTARU 2025 mengingatkan kita semua bahwa tanah dan ruang tidak otomatis melahirkan kesejahteraan. Kesejahteraan lahir dari bagaimana kita mengelolanya. Dari tanah terdaftar lahir kepastian hukum, dari sawah terlindungi lahir ketahanan pangan, dari ruang tertata lahir kepastian usaha dan investasi,” ujar Menteri ATR/BPN dalam sambutan tertulisnya.***Ading
