0 Komentar 134 pembaca

KARAWANG – Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) resmi menghadirkan layanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara online. Inovasi digital ini menjadi kabar baik bagi masyarakat karena kini pembayaran pajak dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang ke kantor pelayanan.

Peluncuran layanan PBB-P2 online tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemkab Karawang dalam mendukung program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), yaitu transformasi sistem transaksi pendapatan daerah dari tunai menjadi non-tunai demi meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Melalui sistem baru ini, warga hanya membutuhkan ponsel dan koneksi internet untuk mengecek tagihan sekaligus membayar pajak dalam hitungan menit.

“Jika koneksi internet dan aplikasi normal, proses ini membutuhkan estimasi waktu kurang dari satu menit. Ini jelas lebih cepat dibandingkan waktu yang dibutuhkan untuk memasak mi instan,” demikian keterangan resmi Pemkab Karawang.

Untuk menggunakan layanan tersebut, masyarakat cukup mengakses situs resmi PBB Karawang di cekpbb.karawangkab.go.id, kemudian memilih menu “Cek Tagihan dan Bayar PBB”. Selanjutnya, wajib pajak memasukkan Nomor Objek Pajak (NOP) sebanyak 18 digit lalu memilih “Cek Data”.

Setelah data muncul, masyarakat dapat melanjutkan pembayaran dengan memilih tahun SPPT yang akan dibayar serta memasukkan alamat email untuk konfirmasi transaksi. Pembayaran tersedia melalui metode QRIS maupun Virtual Account (VA).

Bapenda Karawang berharap kemudahan layanan PBB-P2 online dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu. Pendapatan dari sektor pajak daerah tersebut nantinya akan digunakan kembali untuk mendukung pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Karawang.

Selain mempermudah pembayaran, Bapenda juga mengingatkan masyarakat agar lebih teliti memeriksa status administrasi PBB sebelum melakukan transaksi jual beli rumah maupun tanah.

Pengecekan administrasi dinilai penting guna menghindari tunggakan pajak, denda administratif, hingga hambatan dalam proses balik nama sertifikat.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan Pengikatan Jual Beli (PPJB) maupun Akta Jual Beli (AJB) di antaranya memastikan validitas Nomor Objek Pajak (NOP), memastikan tidak ada tunggakan PBB hingga tahun berjalan, mencocokkan data SPPT dengan sertifikat hak milik, serta memeriksa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan status resmi properti.

Setelah proses jual beli selesai, pemilik baru juga disarankan segera mengurus balik nama SPPT di kantor Bapenda Karawang agar data kepemilikan pajak tercatat dengan benar.

Hadirnya layanan PBB-P2 online diharapkan menjadi langkah nyata digitalisasi pelayanan publik di Karawang yang semakin cepat, mudah, dan dekat dengan kebutuhan masyarakat.***Red-Emn

• Social Media: