0 Komentar 156 pembaca

Karawang -Anggota DPRD Kabupaten Karawang dari Fraksi Partai Gerindra, Moch Dimyati, S.E., menggelar kegiatan reses masa sidang di Aula Desa Mekasari, Rabu (11/2/2026). Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, Dimyati menegaskan pentingnya menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah demi memperkuat sektor pertanian dan ekonomi kerakyatan.

Reses yang dihadiri aparatur desa, Ketua dan anggota BPD, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta puluhan warga itu menjadi ruang dialog terbuka antara wakil rakyat dan konstituennya.

Dalam sambutannya, Dimyati menekankan bahwa reses bukan sekadar agenda formal, melainkan kewajiban konstitusional yang mengharuskan anggota dewan kembali ke tengah masyarakat.

“Undang-undang menugaskan kami turun langsung dari gedung parlemen. Saya hadir bersama tim sekretariat dewan untuk mendengar kebutuhan Bapak dan Ibu sekalian. Kita berjuang bersama agar aspirasi di bawah bisa terealisasi di tingkat kabupaten,” ujarnya.

Sebagai anggota Komisi II yang membidangi ekonomi dan pembangunan, Dimyati menyoroti meningkatnya kuota dukungan pangan di Karawang yang kini mendekati 70 ribu ton. Menurutnya, ketahanan pangan menjadi prioritas nasional dan harus direspons dengan kebijakan daerah yang adaptif.

Salah satu perhatian utama yang disampaikan warga adalah ketersediaan pupuk. Menanggapi hal itu, Dimyati memastikan akses pupuk bagi petani kini semakin mudah.

“Sekarang cukup dengan KTP sudah bisa. Kalau masih ada yang mempersulit, baik di tingkat dinas maupun distributor, segera lapor ke saya. Jangan sampai petani kita kesusahan,” tegasnya.

Selain sektor pertanian, Dimyati juga mendorong penguatan Koperasi Merah Putih sebagai wadah pengembangan UMKM desa. Menurutnya, koperasi dapat menjadi instrumen untuk mempermudah akses permodalan sekaligus memastikan pengawasan dan pendampingan usaha berjalan lebih terorganisir.

Ia juga menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai memiliki dampak lebih luas dari sekadar pemenuhan gizi. Program tersebut, kata Dimyati, sejalan dengan visi untuk membalik arus ekonomi agar lebih banyak perputaran uang terjadi di desa.

“Jika sejak tahun 1970-an sekitar 70 persen uang berputar di pusat, sekarang kita dorong agar 60–70 persen kegiatan ekonomi ada di kampung-kampung. Masyarakat desa harus menjadi subjek, menjadi karyawan dan supplier, bukan sekadar penonton,” ujarnya.

Di tingkat lokal, Pemerintah Desa Mekasari di bawah kepemimpinan Kepala Desa Dede tengah menyusun peta jalan pembangunan dua hingga tiga tahun ke depan. Fokusnya adalah mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan pengembangan UMKM agar berjalan beriringan.

“Infrastrukturnya siap, regulasinya siap, maka UKM akan ikut terangkat. Jika semuanya sejalan, perbankan dan pemerintah akan lebih mudah memberikan dukungan,” ungkap salah satu narasumber dalam forum tersebut.

Sesi dialog pun berlangsung dinamis. Warga menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari perbaikan jalan desa hingga sarana ibadah. Dimyati berkomitmen mengawal seluruh masukan itu melalui dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

Pertemuan ditutup dengan ajakan menjaga komunikasi yang berkelanjutan. Dimyati membuka ruang diskusi lanjutan bagi warga demi memastikan aspirasi tidak berhenti pada forum reses semata.

“Saya harap Bapak dan Ibu tidak puas hari ini, supaya diskusi kita tidak berhenti di sini,” pungkasnya.***Man/Dang

• Social Media: