0 Komentar 130 pembaca

KARAWANG - Pemerintah Kabupaten Karawang memperluas kebijakan efisiensi anggaran dengan menyasar tidak hanya organisasi perangkat daerah (OPD), tetapi juga badan usaha milik daerah (BUMD) hingga rumah sakit umum daerah (RSUD).

Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, menegaskan bahwa langkah penghematan tersebut dilakukan secara menyeluruh, termasuk pada sektor pelayanan dan perusahaan daerah seperti PDAM. Ia menilai pola kerja konvensional yang tersebar di banyak ruangan berpotensi meningkatkan pemborosan energi, terutama listrik.

“Kalau misalkan mereka di kantornya masing-masing, ya sama saja listriknya tidak hemat. Jadi saya minta digabung saja, kerja di ruang rapat, bawa laptop, ruang lainnya dimatikan,” ujar Aep, Senin (6/4).

Kebijakan ini juga mulai diterapkan di lingkungan RSUD, dengan fokus pada kegiatan administratif yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan pasien. Untuk layanan medis, pemerintah daerah memastikan tetap berjalan normal tanpa pengurangan.

“Kalau pelayanan kan tidak mungkin digabung, tapi kalau administrasi termasuk humas, itu bisa disatukan,” jelasnya.

Menurut Aep, langkah tersebut tidak semata-mata untuk menekan penggunaan energi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mendorong pola kerja yang lebih efektif dan terintegrasi di lingkungan pemerintahan.

Ia berharap, kebijakan ini dapat memberikan dampak nyata terhadap efisiensi anggaran sekaligus menjadi contoh perubahan budaya kerja di seluruh lini Pemkab Karawang, termasuk BUMD.***Red Emn

• Social Media: