Kolaborasi antara DPRD Provinsi Jawa Barat dan KCD Pendidikan ini bertujuan untuk menyerap langsung aspirasi dan usulan dari masyarakat di daerah pemilihan (Dapil). Fokus utama adalah pemerataan akses dan fasilitas pendidikan, termasuk pendirian sekolah negeri dan swasta baru.

“Pendidikan yang merata adalah hak semua warga Jawa Barat. Melalui reses ini, kami ingin memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas,” ujar Sri Rahayu.Kehadiran perwakilan dari KCD Pendidikan memungkinkan aspirasi yang muncul dapat langsung didokumentasikan dan menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan sekolah di tingkat provinsi. Usulan yang diperoleh dari reses ini menjadi dasar bagi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat untuk mengalokasikan anggaran pembangunan pada tahun-tahun berikutnya. Diketahui, DPRD Jabar telah mengalokasikan dana untuk pembangunan USB pada tahun 2025 dan 2026.

Melalui forum dialog ini, anggota dewan juga dapat memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan pendidikan yang sedang berjalan di lapangan.

Pembangunan sekolah baru menjadi isu krusial karena berkaitan erat dengan daya tampung siswa dan pemerataan pendidikan di seluruh Jawa Barat.

Hasil dari kegiatan reses ini akan dilaporkan secara tertulis dan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat selanjutnya.***Red