0 Komentar 106 pembaca

KARAWANG - Pemerintah Kabupaten Karawang terus memperluas kebijakan efisiensi ke berbagai lini, tidak hanya di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD), tetapi juga menjangkau badan usaha milik daerah (BUMD) hingga rumah sakit umum daerah (RSUD).

Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, menegaskan bahwa langkah ini diterapkan secara menyeluruh tanpa pengecualian, termasuk pada perusahaan daerah seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Menurutnya, efisiensi bukan sekadar penghematan anggaran, melainkan upaya membangun pola kerja yang lebih bijak dan berkelanjutan.

“Semua ikut. Kita punya PDAM, dan itu juga sudah saya instruksikan untuk menjalankan kebijakan ini,” ujarnya, Senin (6/4/2026).

Efisiensi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada pengurangan penggunaan bahan bakar minyak (BBM), tetapi juga menyasar konsumsi energi listrik di lingkungan kerja. Salah satu strategi yang diterapkan adalah mengonsolidasikan aktivitas administrasi dalam satu ruangan guna menekan penggunaan listrik, baik untuk penerangan maupun pendingin udara.

Dalam praktiknya, pegawai didorong untuk bekerja bersama di ruang rapat dengan membawa perangkat kerja masing-masing, sementara ruangan lain yang tidak digunakan dimatikan. Langkah sederhana ini dinilai mampu memberikan dampak signifikan terhadap penghematan energi.

Kebijakan serupa juga diterapkan di RSUD, khususnya pada aktivitas administratif yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan pasien. Pemkab memastikan bahwa layanan kesehatan tetap berjalan normal dan tidak mengalami pengurangan kualitas maupun akses.

“Kalau pelayanan tidak mungkin digabung, tetapi untuk administrasi, termasuk humas, bisa disatukan,” kata Aep.

Melalui kebijakan ini, Pemkab Karawang berharap efisiensi tidak hanya berdampak pada penghematan energi dan anggaran, tetapi juga mendorong terciptanya budaya kerja yang lebih efektif, adaptif, dan produktif di seluruh sektor pemerintahan serta BUMD.***Red Emn

• Social Media: