0 Komentar 76 pembaca

CIKARANG PUSAT – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menerima audiensi massa aksi dari Forum Remaja Mahasiswa Utara (Formara) di ruang kerjanya, pada (10/4/2026). Pertemuan itu menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dan mahasiswa yang menyuarakan ketimpangan pembangunan di wilayah utara Kabupaten Bekasi.

Dalam audiensi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari akses pendidikan, kesempatan kerja, hingga dorongan reformasi birokrasi yang dinilai belum merata dirasakan masyarakat pesisir utara.

Menanggapi aspirasi tersebut, Asep menegaskan komitmennya untuk membenahi tata kelola pemerintahan secara bertahap dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ia juga meluruskan isu terkait dugaan jual beli jabatan di lingkungan pemerintah daerah.

“Terkait isu jual beli jabatan, selama saya menjabat belum ada pelantikan jabatan struktural. Pelantikan yang dilakukan baru sebatas jabatan fungsional,” ujarnya.

Menurut Asep, keterbatasan kewenangan sebagai Plt Bupati mengharuskan adanya persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan pelantikan jabatan struktural. Hingga saat ini, izin yang diberikan baru mencakup pengisian jabatan fungsional.

Ia mengakui masih banyak posisi strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang kosong dan saat ini diisi oleh pelaksana tugas (Plt). Kondisi tersebut, kata dia, telah terjadi sebelum dirinya menjabat. Pemerintah daerah pun akan kembali mengajukan permohonan ke Kemendagri guna mempercepat pengisian jabatan tersebut.

Terkait mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN), Asep menekankan pentingnya transparansi dan sistem berbasis kompetensi. Ke depan, kebijakan akan mengacu pada manajemen talenta ASN dengan mekanisme pengajuan tiga kandidat terbaik sebelum diputuskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Tak hanya soal birokrasi, Asep juga menyoroti ketimpangan pembangunan di wilayah utara, termasuk di Hurip Jaya. Ia memastikan akan turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi riil masyarakat.

Di sektor infrastruktur, wilayah Babelan menjadi salah satu perhatian utama. Permasalahan seperti minimnya penerangan jalan umum (PJU), kerusakan jalan, hingga banjir berkepanjangan masih menjadi keluhan warga. Pemerintah daerah disebut telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,1 triliun untuk pembangunan infrastruktur, termasuk PJU.

“Ke depan, pembangunan akan dilakukan lebih merata dengan menetapkan tiga hingga lima titik prioritas di setiap desa,” katanya.

Terkait persoalan banjir di wilayah utara yang merupakan daerah hilir, Asep menilai penanganannya membutuhkan langkah terpadu. Sejumlah faktor penyebab seperti pendangkalan sungai, kiriman air dari hulu, hingga banjir rob di kawasan pesisir menjadi tantangan tersendiri.

Pemerintah daerah, lanjutnya, akan melakukan berbagai upaya, mulai dari normalisasi sungai bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), penataan kawasan hilir, penundaan izin pembangunan di daerah rawan banjir, hingga kajian pembangunan embung dan sodetan.

“Kami juga telah melakukan penanganan darurat saat banjir, termasuk evakuasi masyarakat secara langsung di lapangan,” ujar Asep.***Red Samsudin

• Social Media: