1 Komentar 128 pembaca

BANDUNG - Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, membawa sejumlah aspirasi strategis masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

Forum yang digelar di Gedung Pakuan, Rabu (15/4/2026), itu juga dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sinergi pembiayaan kesehatan, sebagai upaya memperkuat kolaborasi lintas pemerintah dalam meningkatkan layanan publik.

Kehadiran Asep menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sekaligus mengawal kebutuhan riil masyarakat agar masuk dalam prioritas pembangunan.

Sedikitnya 10 program prioritas diajukan dalam forum tersebut. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah penguatan pembiayaan sektor kesehatan melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

Asep menegaskan pentingnya konsistensi penerapan skema pembiayaan sebagaimana diatur dalam Pergub Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2015, di mana 40 persen iuran ditanggung pemerintah provinsi dan 60 persen oleh pemerintah kabupaten/kota.

“Skema ini sangat penting untuk menjaga keberlanjutan layanan kesehatan masyarakat, khususnya bagi warga kurang mampu,” ujar Asep.

Selain sektor kesehatan, Pemkab Bekasi juga mengusulkan bantuan 20 unit ambulans untuk meningkatkan respons layanan kegawatdaruratan di tingkat kecamatan.

Di bidang infrastruktur, pembangunan jalan lingkungan sepanjang 38 kilometer turut menjadi prioritas. Program ini dinilai krusial untuk memperlancar mobilitas warga dan distribusi barang, terutama di kawasan permukiman dan sentra ekonomi lokal.

Tak hanya itu, perbaikan kualitas hunian masyarakat juga menjadi perhatian melalui program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) sebanyak 420 unit, dengan nilai bantuan Rp40 juta per unit.

“Program ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi upaya menghadirkan kehidupan yang lebih layak dan sehat bagi masyarakat,” katanya.

Dalam sektor lingkungan, Pemkab Bekasi juga mendorong penguatan sarana pengelolaan sampah melalui program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), termasuk pengadaan enam unit dump truck untuk mendukung operasional di lapangan.

Sementara di tingkat desa, bantuan operasional sebesar Rp200 juta per desa diajukan untuk 179 desa. Dukungan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas pemerintah desa dalam menjalankan pembangunan dan pelayanan publik.

Asep menegaskan, seluruh usulan tersebut akan terus dikawal melalui koordinasi intensif dengan pemerintah provinsi dan para pemangku kepentingan.

“Sinergi menjadi kunci agar pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam arahannya mengingatkan pentingnya paradigma pembangunan yang selaras dengan alam. Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata.

“Manusia adalah bagian dari alam. Pembangunan harus menjaga keseimbangan, bukan justru merusaknya,” tegas Dedi.

Usai Musrenbang, Asep juga melanjutkan diskusi bersama DPRD dan Bappeda Provinsi Jawa Barat untuk memperkuat kolaborasi lintas wilayah, sekaligus memastikan aspirasi masyarakat Kabupaten Bekasi mendapat ruang dalam kebijakan pembangunan tingkat provinsi.***Red Samsudin

• Social Media: