0 Komentar 128 pembaca

Subang - Upaya menyelamatkan kawasan pesisir utara Pulau Jawa kian diperkuat melalui sinergi lintas daerah dan pemerintah pusat. Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita, turut hadir dalam Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu yang digelar di Gedung Mina Bahari III, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, (5/5/2026).

Pertemuan tersebut menjadi langkah awal implementasi Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2025 tentang Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ), yang dirancang untuk mempercepat pembangunan sekaligus penanganan terpadu kawasan pesisir Pantura.

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, yang juga menjabat Ketua Dewan Pengarah BOPPJ, membuka langsung kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa penanganan Pantura bukan lagi wacana baru, namun kali ini dilakukan dengan pendekatan kolaboratif yang lebih konkret.

“Ini pertama kalinya seluruh pemangku kepentingan yang terdampak duduk bersama, agar Pantura Jawa bisa kita perkuat, selamatkan, dan berdayakan,” ujarnya.

Dalam paparannya, AHY menyoroti sejumlah persoalan krusial yang dihadapi kawasan Pantura, mulai dari penurunan muka tanah hingga 20 sentimeter per tahun, meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi, krisis air bersih, hingga potensi kerugian ekonomi mengingat kawasan ini menyumbang sekitar 27 persen terhadap Produk Domestik Bruto nasional.

Menurutnya, solusi yang dihadirkan tidak hanya berupa pembangunan tanggul raksasa (giant sea wall), tetapi juga integrasi tata ruang dan pendekatan berbasis alam yang selaras dengan visi pembangunan nasional yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

Bagi Pemerintah Kabupaten Subang, kehadiran dalam forum tersebut menjadi bagian dari ikhtiar mencari solusi atas persoalan rob yang kerap melanda wilayah pesisir utara. Reynaldy menyatakan komitmennya untuk menyelaraskan program daerah dengan kebijakan pusat melalui BOPPJ.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem pesisir sebagai bagian dari perlindungan alami. Salah satu langkah nyata dilakukan dengan meninjau langsung kondisi hutan mangrove di Kecamatan Legonkulon, menyusul laporan masyarakat terkait dugaan perusakan.

“Lingkungan harus dijaga. Jangan sampai terjadi alih fungsi lahan yang merusak ekosistem,” tegasnya.

Pendekatan konservasi mangrove dinilai menjadi solusi strategis dalam meredam dampak abrasi dan banjir rob, sekaligus menjaga keberlanjutan kehidupan masyarakat pesisir.

Kick off meeting ini turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, kepala daerah di sepanjang Pantura, serta perwakilan lembaga seperti Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menandai dimulainya kerja bersama untuk masa depan pesisir utara Jawa yang lebih tangguh dan berkelanjutan.***Red-Ahas

• Social Media: