0 Komentar 160 pembaca

BEKASI – Pemerintahan desa memasuki masa transisi setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026. Untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terhenti, Pemerintah Kecamatan Kedungwaringin melantik enam Penjabat (Pj) Kepala Desa, Selasa (29/9/2026).

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Aula Lantai II Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi. Prosesi tersebut dihadiri Camat Kedungwaringin Drs. Maman Badruzaman, M.Si., Kapolsek Kedungwaringin AKP Muhamad Trisno, S.H., M.M., Danramil-13 Kedungwaringin Kapten Fuji Sugito, Kepala KUA, unsur BPD, serta para Pj kepala desa yang dilantik.

Pengangkatan para penjabat tersebut merupakan tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Bekasi setelah Pilkades Serentak 2026. Kehadiran Pj kepala desa diharapkan mampu menjaga roda pemerintahan tetap berjalan sembari menunggu proses kepemimpinan desa berikutnya.

Dalam prosesi itu dibacakan Keputusan Bupati Bekasi Nomor 100.3.3.2/Kep.693-DPMD/2026 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Pasca Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2026 di Kabupaten Bekasi.

Keputusan tersebut menjadi landasan administratif bagi pemberhentian kepala desa yang telah berakhir masa jabatannya sekaligus pengangkatan penjabat untuk menjalankan pemerintahan desa selama masa transisi.

Berdasarkan keputusan tersebut, Pilkades Serentak 2026 telah dilaksanakan pada 20 September 2026 di 154 desa di Kabupaten Bekasi. Setelah tahapan pemilihan selesai, sejumlah desa membutuhkan penjabat untuk memastikan pemerintahan tetap berlangsung sebagaimana mestinya.

Pj kepala desa tidak hanya menjalankan fungsi administratif. Mereka memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelayanan publik, administrasi pemerintahan, pembangunan, serta kebutuhan masyarakat tetap berjalan selama masa peralihan kepemimpinan.

Pengangkatan tersebut juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Pasal 40 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

Selain itu, keputusan Bupati Bekasi tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Masa transisi pemerintahan desa menjadi perhatian tersendiri bagi masyarakat. Sebab, setelah pesta demokrasi di tingkat desa berakhir, kebutuhan warga terhadap pelayanan pemerintahan tetap berlangsung setiap hari.

Karena itu, para Pj kepala desa dituntut menjalankan amanah secara netral, profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pelayanan administrasi, pembangunan desa hingga berbagai kebutuhan warga diharapkan tetap berjalan tanpa terganggu oleh proses pergantian kepemimpinan.

Pilkades memang telah usai. Namun, pekerjaan pemerintahan desa tidak ikut berhenti. Di tengah masa transisi tersebut, pemerintah dituntut memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan yang cepat, tertib dan berkesinambungan.

Pelantikan enam Pj kepala desa di Kecamatan Kedungwaringin pun menjadi bagian dari upaya menjaga agar roda pemerintahan tetap bergerak, sementara Kabupaten Bekasi memasuki babak baru setelah pelaksanaan Pilkades Serentak 2026.***M. Subekti

• Social Media: