0 Komentar 120 pembaca

SUBANG — Pemerintah Kabupaten Subang menyiapkan anggaran sebesar Rp24,9 miliar untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 165 desa yang dijadwalkan berlangsung pada Desember 2026. Agenda ini disebut sebagai pesta demokrasi desa terbesar di Subang dalam lima tahun terakhir.

Anggaran tersebut menjadi fondasi utama dalam memastikan seluruh tahapan Pilkades berjalan tertib, aman, dan inklusif. Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (PKAD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Subang, Wawan Gunawan, mengatakan besaran anggaran itu ditetapkan setelah melalui pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Awalnya kami mengusulkan sekitar Rp33 miliar. Namun setelah pembahasan dan penyesuaian dengan TAPD, ditetapkan sebesar Rp24,9 miliar,” ujar Wawan, Senin (12/1/2026).

Menurutnya, penyesuaian dilakukan sebagai bagian dari kebijakan rasionalisasi belanja daerah agar tetap selaras dengan kemampuan fiskal Pemkab Subang. Meski demikian, DPMD memastikan pengurangan anggaran tidak akan mengganggu kualitas pelaksanaan Pilkades.

Anggaran tersebut diprioritaskan untuk kebutuhan esensial, mulai dari pengadaan logistik, honorarium panitia dan petugas, distribusi perlengkapan pemungutan suara, hingga aspek pengamanan. “Efisiensi tidak berarti mengorbankan demokrasi. Hak politik masyarakat desa tetap menjadi prioritas utama,” tegas Wawan.

Selain kesiapan anggaran, Pemkab Subang juga menyiapkan inovasi dengan menerapkan uji coba sistem pemungutan suara elektronik (e-voting) pada Pilkades 2026. Dua desa ditunjuk sebagai proyek percontohan, yakni Desa Rawalele di Kecamatan Dawuan dan Desa Sukasari.

Melalui e-voting, pemerintah daerah berharap proses pemungutan dan penghitungan suara dapat berlangsung lebih cepat, akurat, dan transparan, sekaligus meminimalkan potensi kesalahan administrasi maupun sengketa hasil pemilihan.

Namun, Wawan mengakui penerapan sistem digital tersebut membutuhkan dukungan tambahan, terutama untuk penyediaan perangkat, pelatihan petugas, serta sosialisasi kepada masyarakat. “Kami akan menyiapkan simulasi dan sosialisasi agar warga tidak mengalami kesulitan saat menggunakan e-voting,” katanya.

DPMD menargetkan seluruh tahapan persiapan, baik teknis Pilkades, kesiapan anggaran, maupun penerapan e-voting, dapat rampung sebelum akhir 2026. Pemkab Subang pun berharap Pilkades serentak di 165 desa dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif, sekaligus menjadi langkah awal menuju penerapan demokrasi desa berbasis teknologi.***Red

• Social Media: