0 Komentar 151 pembaca

Bekasi - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang akan mengalihfungsikan kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, menjadi apartemen bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dukungan itu bukan tanpa alasan. Bagi Dedi, pembangunan hunian ke depan tidak boleh lagi mengulangi kesalahan lama: membangun perumahan di wilayah rawan banjir dan mengorbankan lahan produktif.

“Tidak boleh lagi areal-areal yang berpotensi banjir dibangun sebagai kawasan perumahan. Kita harus belajar dari pengalaman pahit yang sudah-sudah. Solusinya adalah rumah vertikal,” ujar Dedi saat ditemui, Jumat (23/1/2026).

Menurutnya, kondisi geografis Jawa Barat yang semakin tertekan oleh pertumbuhan penduduk dan alih fungsi lahan menuntut perubahan cara pandang dalam pembangunan perumahan. Hunian tapak di wilayah dataran rendah dan daerah resapan air dinilai tidak lagi relevan.

Dedi menilai kawasan Meikarta justru memiliki potensi besar untuk dijadikan solusi. Sejumlah menara apartemen telah berdiri dan secara infrastruktur dinilai tinggal dimanfaatkan serta disesuaikan dengan konsep hunian bersubsidi.

“Dari lahan sekitar 20 hektare, kawasan ini bisa menampung hingga 100 ribu unit apartemen. Bayangkan, jika 100 ribu orang bisa tinggal di sini, maka sekitar 50 ribu hektare sawah di Jawa Barat bisa kita selamatkan dari alih fungsi,” katanya.

Ia menegaskan, penyelamatan lahan pertanian bukan hanya soal ketahanan pangan, tetapi juga soal masa depan lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Alih fungsi sawah yang masif selama ini disebutnya sebagai salah satu penyebab meningkatnya banjir di wilayah perkotaan dan sekitarnya.

Namun, Dedi mengingatkan bahwa gagasan hunian vertikal tidak boleh berhenti di Bekasi saja. Kota-kota besar lain di Jawa Barat, termasuk Bandung dan kawasan perkotaan padat lainnya, diminta mulai menyiapkan konsep serupa secara terencana dan berkelanjutan.

“Bandung, Depok, Bogor, Cimahi, semuanya harus mulai berpikir ke arah sana. Kota tidak bisa terus melebar, tapi harus meninggi. Ini bukan pilihan, tapi kebutuhan,” tegasnya.

Dedi juga menekankan pentingnya memastikan hunian vertikal tersebut tetap layak, manusiawi, dan terjangkau bagi masyarakat kecil. Menurutnya, apartemen bersubsidi harus dibangun dengan pendekatan sosial, bukan sekadar proyek fisik.

“Kita tidak sedang membangun gedung, tapi membangun kehidupan. Warga harus nyaman, punya akses transportasi, pendidikan, dan pekerjaan,” pungkasnya.

Rencana transformasi Meikarta ini diharapkan menjadi titik balik kebijakan perumahan di Jawa Barat dari pembangunan yang eksploitatif menuju hunian yang lebih adil, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. ***Sam

• Social Media: