1 Komentar 172 pembaca

Bekasi - Pemerintah Kabupaten Bekasi terus meneguhkan komitmennya dalam membangun tata kelola keuangan daerah yang modern, transparan, dan akuntabel. Hal itu ditunjukkan melalui kehadiran Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, dalam Rapat Koordinasi Wilayah Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2026 yang digelar di Yogyakarta Marriott Hotel, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (9/2).

Forum strategis ini menjadi ajang konsolidasi antar pemerintah daerah dan pemangku kepentingan nasional dalam mendorong transformasi digital, khususnya pada sistem transaksi pemerintahan daerah. Dalam kesempatan tersebut, Sekda Endin menegaskan bahwa digitalisasi bukan sekadar tuntutan zaman, melainkan kebutuhan mendasar untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Percepatan dan perluasan digitalisasi daerah merupakan kunci dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Dengan sistem transaksi non-tunai, setiap proses menjadi lebih tertib, tercatat, dan mudah diawasi,” ujar Endin.

Ia menambahkan, Pemkab Bekasi selama ini telah menunjukkan kinerja positif dalam implementasi transaksi non-tunai, baik pada sisi pendapatan maupun belanja daerah. Capaian tersebut, menurutnya, harus terus dijaga dan ditingkatkan melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi yang adaptif dan aman.

Melalui Rakorwil P2DD 2026 ini, Pemkab Bekasi optimistis dapat mempertahankan bahkan meningkatkan indeks digitalisasi transaksi pemerintahan daerah. Salah satu langkah konkret yang terus didorong adalah memperluas penggunaan kanal pembayaran digital di seluruh perangkat daerah, termasuk pada layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Digitalisasi keuangan daerah bukan hanya soal sistem, tetapi juga soal kolaborasi. Diperlukan sinergi lintas perangkat daerah, perbankan, serta dukungan pemerintah pusat agar transformasi ini berjalan berkelanjutan,” kata Endin.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa manfaat digitalisasi tidak hanya dirasakan oleh pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat. Proses pembayaran yang lebih cepat, mudah, dan transparan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

Rapat Koordinasi Wilayah P2DD Tahun 2026 ini diikuti oleh sejumlah kepala daerah, sekretaris daerah, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait. Forum tersebut juga menjadi ruang berbagi praktik baik (best practices) antar daerah dalam mengakselerasi digitalisasi transaksi, sekaligus menyusun langkah strategis menghadapi tantangan ke depan.

Dengan partisipasi aktif dalam forum ini, Pemkab Bekasi menegaskan posisinya sebagai daerah yang adaptif terhadap perubahan, sekaligus berkomitmen menghadirkan tata kelola keuangan yang bersih, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik.***Samsudin

• Social Media: