0 Komentar 131 pembaca

KOTA SUKABUMI - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Sukabumi mulai mematangkan berbagai persiapan menghadapi penilaian Pemerintah Digital (Pemdi), sebuah konsep baru yang menjadi pengembangan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Langkah awal dilakukan melalui rapat internal yang digelar pada 10 Maret 2026 di ruang rapat Diskominfo Kota Sukabumi. Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Diskominfo Kota Sukabumi Endah Aruni, Sekretaris Diskominfo Faridah Umar, para kepala bidang, serta seluruh jajaran pegawai.

Kepala Bidang Aplikasi Informatika (Aptika) Diskominfo Kota Sukabumi, Dudi Wahyudin, menjelaskan bahwa Pemdi merupakan konsep penguatan transformasi digital pemerintahan yang tidak hanya menitikberatkan pada layanan elektronik, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat.

“Pemdi tidak hanya berfokus pada layanan elektronik saja, tetapi juga terkait kepuasan masyarakat. Bagaimana pemerintah bisa meningkatkan layanan kepada masyarakat,” ujarnya usai rapat.

Menurut Dudi, meskipun regulasi mengenai Pemdi masih dalam proses penerbitan, tahun 2026 telah ditetapkan sebagai masa transisi dari SPBE menuju implementasi penuh Pemerintah Digital.

Melalui rapat internal tersebut, Diskominfo berupaya memberikan pemahaman menyeluruh kepada seluruh jajaran mengenai arah kebijakan Pemdi yang dinilai lebih komprehensif dibandingkan SPBE.

Ia menambahkan, evaluasi Pemdi akan berlangsung mulai pertengahan hingga akhir tahun ini oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Hasil evaluasi itu nantinya akan menjadi bahan untuk melihat keunggulan sekaligus kelemahan implementasi Pemerintah Digital di Kota Sukabumi.

“Dari hasil evaluasi itu kita bisa melihat kondisi Pemdi di Kota Sukabumi, sehingga ke depan dapat dilakukan berbagai perbaikan,” katanya.

Sebagai leading sector dalam implementasi Pemdi, Diskominfo Kota Sukabumi saat ini terus mematangkan berbagai aspek persiapan. Pasalnya, penilaian Pemdi juga menjadi salah satu indikator dalam mengukur kinerja kepala daerah.

“Ini merupakan rapor kepala daerah, sehingga kita perlu persiapan lebih matang. Kontribusi bidang-bidang lain seperti IKP dan Stadiksi tentu cukup besar karena tupoksi mereka juga menjadi indikator dalam penilaian Pemdi,” tandas Dudi.***Dadan Sundana

• Social Media: