0 Komentar 134 pembaca

PURWAKARTA - Pemerintah pusat mulai mengarahkan kebijakan perumahan nasional agar lebih berpihak pada penggunaan material dalam negeri. Salah satunya melalui program “gentengnisasi” yang didorong langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan, program tersebut bukan sekadar percepatan pembangunan, melainkan juga upaya memperkuat industri lokal secara berkelanjutan.

“Pelaksanaan program gentengnisasi ini harus sesuai aturan, transparan, dan akuntabel. Kita ingin program ini tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga tepat dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Maruarar, Jumat (17/4/2026).

Ia menekankan, tata kelola yang baik menjadi kunci agar program ini benar-benar memberi manfaat luas, baik bagi masyarakat penerima bantuan maupun pelaku industri bahan bangunan lokal.

Selain melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), peluang penggunaan genteng lokal juga terbuka besar di sektor rumah subsidi. Data tahun 2025 mencatat, terdapat 62.591 unit rumah subsidi di Jawa Barat, dengan kebutuhan sekitar 730 keping genteng untuk setiap unit.

Angka tersebut menunjukkan potensi besar bagi produsen genteng lokal untuk terlibat langsung dalam rantai pasok pembangunan perumahan nasional.

Pemerintah pun mendorong agar seluruh proyek perumahan, khususnya yang didukung negara, dapat memprioritaskan produk dalam negeri. Langkah ini diharapkan tidak hanya mempercepat pembangunan hunian layak, tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah serta membuka lapangan kerja baru.

Di tengah kebutuhan rumah yang terus meningkat, kebijakan ini menjadi sinyal bahwa pembangunan tidak hanya soal jumlah unit, tetapi juga tentang siapa yang ikut tumbuh di dalamnya.***Red M. Ags

• Social Media: