Info Nusantara
Habbina
Pemkab Bekasi Perkuat Perlindungan Warga Terdampak Revitalisasi Tambak Pantura
0 Komentar 153 pembaca

Pemkab Bekasi Perkuat Perlindungan Warga Terdampak Revitalisasi Tambak Pantura

Editor Tarman Suherman, Pemerintahan    Rabu 11 November 2026    13:31:21 WIB

BEKASI – Pemerintah Kabupaten Bekasi terus mendorong agar pelaksanaan Program Revitalisasi Tambak Pantura Jawa Barat berjalan secara terarah, transparan, dan mengedepankan perlindungan terhadap masyarakat terdampak.
Komitmen tersebut terlihat dari kehadiran Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, dalam Rapat Koordinasi Lanjutan Pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) Program Revitalisasi Tambak Pantura Jawa Barat. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta Pusat, Rabu  (11/11).
Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Kepala Staf Kepresidenan. Pertemuan ini menjadi bagian penting dalam menyamakan persepsi sekaligus memperkuat koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar penanganan dampak sosial program revitalisasi dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sejumlah pejabat dan unsur instansi terkait turut hadir, di antaranya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Kepala Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Bekasi, Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Bekasi, serta Plt. Kepala Dinas Perikanan.
Selain itu, rapat juga melibatkan perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ATR/BPN, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), unsur Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, serta sejumlah instansi terkait lainnya.
Dalam pembahasannya, rapat menitikberatkan pada konsultasi aspek hukum, pengawasan, dan akuntabilitas pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan. Hal tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap tahapan program memiliki landasan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Salah satu perhatian utama adalah penyelarasan kriteria serta persyaratan masyarakat yang berhak menerima santunan. Pembahasan dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2023, termasuk memperhatikan berbagai kondisi penguasaan dan pemanfaatan lahan yang menjadi bagian dari kawasan program revitalisasi.
Tidak hanya itu, mekanisme pendataan, verifikasi, hingga validasi calon penerima santunan juga menjadi perhatian serius. Proses tersebut perlu dilakukan secara cermat agar masyarakat yang memenuhi persyaratan dapat terdata dengan baik dan memperoleh penanganan sesuai ketentuan.
Koordinasi lintas sektor ini diharapkan mampu meminimalkan perbedaan pemahaman dalam pelaksanaan kebijakan, sekaligus memperkuat kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.
Bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi, penanganan dampak sosial menjadi aspek penting yang harus berjalan seiring dengan agenda pembangunan. Sebab, keberhasilan sebuah program tidak hanya diukur dari terlaksananya pembangunan fisik, tetapi juga dari sejauh mana hak dan kepentingan masyarakat terdampak mendapatkan perhatian.
Melalui koordinasi yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta lembaga pengawasan dan penegak hukum, pelaksanaan PDSK Program Revitalisasi Tambak Pantura Jawa Barat diharapkan berlangsung lebih tertib, transparan, dan akuntabel.
Dengan demikian, program revitalisasi tambak tidak hanya berorientasi pada peningkatan produktivitas kawasan pesisir, tetapi juga tetap memperhatikan aspek keadilan sosial serta memberikan kepastian bagi masyarakat yang terdampak.***Red-M. Subekti

Author

Editor Tarman Suherman
Profil Editor Tarman Suherman

PT. TRI MITRA INFONUSA

SUSUNAN KEPENGURUSAN

INFONUSA-NEWS.COM

Pendidikan, Wisata & Budaya

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI: Iwan Sumitra, ST., S., Kom., MM. REDAKTUR PELAKSANA: Agung Kurnia Putra. BIDANG IT: Deni Akbar. BIDANG VIDEO: Wawan. STAF REDAKSI: Ilham Abdulah. WARTAWAN DAERAH: KABIRO PURWASUKASI- (PURWAKARTA-SUBANG-KARAWANG-BEKASI): Tarman Suherman, KARAWANG-Emin Sule, Suryana, Dede Mulyadi. SUBANG: Udin Wahyudin, Tajudin, Ali Hasan. PURWAKARTA: Agus Muslim, Yayan Maulana. JAKARTA: Bambang EP.  Sahidin Bagus Irianto BEKASI: Samsudin, M. Subekti. BOGOR:  Abdullah, Jajang Suhendi DEPOK: Rani Oktaviani, Dwi Sapitri. BANTEN: Jajat. Karna Wijaya. BANDUNG: Ayi Herlambang, Danang Ari Wibowo. CIMAHI: Adre Sutisna, Lukman Jaelani. LEBAK: Elsa Fitria, Casim Mustopa. BANTEN: Jajat Munajat, Hendro Mulyanto. INDRAMAYU: Fikri Rianto, Dadang Hidayat. CIREBON: Bagustian, Ade Firmansyah. KUNINGAN: Ading Permana, Susanto. MAJALENGKA. Abah Ojo, Abdul Wahab. SUMEDANG: Cece Ruhiyat, Santi Mulyani. TASIKMALAYA: Baden, Karna Mulyana. CIAMIS: Aam Amira, Deden Supriadi. PANGANDARAN: Doni Saputra, Nana Suryana. SUKABUMI/KOTA SUKABUMI: Dadan Sundana, Nilan Abdul Hadi, GARUT: Sopiyan, Nani Wijaya. CIANJUR: Dede Ruhyana, Amir Mahmud. KOTA BANJAR: Gugun Gunawan, Winarto. TANGGERANG: Reza Andika, Irma Yulianti. PALEMBANG: Morry Iskandar. Alamat Redaksi: Jalan Raya By Pas Jomin Blok Semper Desa Jomin Barat Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang Jawa Barat. 

 

 

Catatan Redaksi :

Setiap Kontributor kami dalam menjalankan tugasnya di lapangan Dibekali KTA & Surat Tugas yang masih berlaku & namanya tercantum di Boxs Redaksi. Bilamana terdapat wartawan yang namanya tidak tertera dalam boxs redaksi, segala tindakan yang dilakukan adalah diluar tanggung jawab redaksi.

TTD Redaksi

 

 

 


Berita Terkait

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh

Komentar Facebook

Berita Terbaru

Foto Berita

Poling

Hal apakah yang menurut Anda menjadi perioritas untuk menjadikan Jakarta, sebagai ibu kota negara yang lebih baik?

  • Kemacetan Lalu-lintas
  • Sarana dan Prasarana Umum
  • Transportasi Massal

Facebook

Back to Top