Habbina
Pembahasan UMP Jabar 2027 Masih Alot, Buruh dan Pengusaha Belum Sepakat Soal Kenaikan Upah
0 Komentar 183 pembaca

Pembahasan UMP Jabar 2027 Masih Alot, Buruh dan Pengusaha Belum Sepakat Soal Kenaikan Upah

Pemerintahan

BANDUNG– Harapan para pekerja di Jawa Barat untuk mendapatkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada 2027 mulai menjadi perhatian. Namun, hingga kini besaran kenaikan upah tersebut belum menemui titik kesepakatan.
Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat masih melakukan pembahasan bersama unsur pemerintah, serikat pekerja, dan kalangan pengusaha di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (19/11/2026).
Rapat yang membahas penetapan UMP 2027 itu berlangsung dengan sejumlah pandangan berbeda. Kepentingan buruh untuk meningkatkan kesejahteraan dan menjaga daya beli berhadapan dengan pertimbangan pengusaha mengenai kondisi ekonomi serta kemampuan dunia usaha.
Sebelumnya, serikat pekerja mengusulkan kenaikan upah minimum pada 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen. Usulan tersebut didasarkan pada harapan agar penghasilan pekerja mampu mengikuti perkembangan kebutuhan hidup yang terus meningkat.
Di sisi lain, kalangan pengusaha meminta agar penetapan kenaikan upah dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta keberlangsungan industri.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, mempertanyakan dasar usulan kenaikan hingga 9,5 persen, sementara angka inflasi masih berada di kisaran 3 persen.
Menurutnya, kemampuan setiap sektor industri juga perlu menjadi perhatian. Terutama industri padat karya yang dinilai memiliki ruang kenaikan upah lebih terbatas, yakni sekitar inflasi ditambah 0,1 hingga 0,3 poin.
Perbedaan pandangan tersebut membuat pembahasan belum menghasilkan keputusan final. Meski demikian, Dewan Pengupahan Jawa Barat menargetkan penetapan UMP 2027 dapat diselesaikan paling lambat 21 November 2026.
Bagi jutaan pekerja, keputusan tersebut tentu menjadi hal yang dinantikan. Kenaikan upah bukan sekadar persoalan angka, melainkan berkaitan langsung dengan kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga, menjaga daya beli, dan meningkatkan kualitas hidup.
Kini, perhatian tertuju pada hasil akhir pembahasan Dewan Pengupahan Jawa Barat. Apakah usulan kenaikan dari kalangan buruh dapat diakomodasi, atau pemerintah akan menetapkan angka berdasarkan pertimbangan kondisi ekonomi dan kemampuan dunia usaha?
Jawabannya akan menentukan besaran upah minimum yang menjadi salah satu penopang kesejahteraan pekerja di Jawa Barat pada 2027.***Red-Ayi Herlambang
 

Author

Editor Tarman Suherman
Profil Editor Tarman Suherman

PT. TRI MITRA INFONUSA

SUSUNAN KEPENGURUSAN

INFONUSA-NEWS.COM

Pendidikan, Wisata & Budaya

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI: Iwan Sumitra, ST., S., Kom., MM. REDAKTUR PELAKSANA: Agung Kurnia Putra. BIDANG IT: Deni Akbar. BIDANG VIDEO: Wawan. STAF REDAKSI: Ilham Abdulah. WARTAWAN DAERAH: KABIRO PURWASUKASI- (PURWAKARTA-SUBANG-KARAWANG-BEKASI): Tarman Suherman, KARAWANG-Emin Sule, Suryana, Dede Mulyadi. SUBANG: Udin Wahyudin, Tajudin, Ali Hasan. PURWAKARTA: Agus Muslim, Yayan Maulana. JAKARTA: Bambang EP.  Sahidin Bagus Irianto BEKASI: Samsudin, M. Subekti. BOGOR:  Abdullah, Jajang Suhendi DEPOK: Rani Oktaviani, Dwi Sapitri. BANTEN: Jajat. Karna Wijaya. BANDUNG: Ayi Herlambang, Danang Ari Wibowo. CIMAHI: Adre Sutisna, Lukman Jaelani. LEBAK: Elsa Fitria, Casim Mustopa. BANTEN: Jajat Munajat, Hendro Mulyanto. INDRAMAYU: Fikri Rianto, Dadang Hidayat. CIREBON: Bagustian, Ade Firmansyah. KUNINGAN: Ading Permana, Susanto. MAJALENGKA. Abah Ojo, Abdul Wahab. SUMEDANG: Cece Ruhiyat, Santi Mulyani. TASIKMALAYA: Baden, Karna Mulyana. CIAMIS: Aam Amira, Deden Supriadi. PANGANDARAN: Doni Saputra, Nana Suryana. SUKABUMI/KOTA SUKABUMI: Dadan Sundana, Nilan Abdul Hadi, GARUT: Sopiyan, Nani Wijaya. CIANJUR: Dede Ruhyana, Amir Mahmud. KOTA BANJAR: Gugun Gunawan, Winarto. TANGGERANG: Reza Andika, Irma Yulianti. PALEMBANG: Morry Iskandar. Alamat Redaksi: Jalan Raya By Pas Jomin Blok Semper Desa Jomin Barat Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang Jawa Barat. 

 

 

Catatan Redaksi :

Setiap Kontributor kami dalam menjalankan tugasnya di lapangan Dibekali KTA & Surat Tugas yang masih berlaku & namanya tercantum di Boxs Redaksi. Bilamana terdapat wartawan yang namanya tidak tertera dalam boxs redaksi, segala tindakan yang dilakukan adalah diluar tanggung jawab redaksi.

TTD Redaksi

 

 

 


Berita Terkait

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh

Komentar Facebook

Back to Top