Sumedang Buka Anggaran ke Publik, Transparansi Jadi Komitmen Nyata
Pemerintahan    Sabtu 10 Januari 2026    00:42:12 WIBSUMEDANG-Pemerintah Kabupaten Sumedang menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Evaluasi APBD Kabupaten/Kota se-Jawa Barat yang digelar di Gedung Pakuan, Bandung, Jumat (9/1/2026).
Rapat hearing yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat itu dihadiri para kepala daerah beserta jajaran pendamping, mulai dari Sekretaris Daerah, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Kepala Bapperida, Kepala Bapenda, hingga Inspektur daerah masing-masing.
Mewakili Bupati Sumedang, Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila menyampaikan bahwa forum tersebut secara khusus membahas evaluasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) di setiap kabupaten dan kota. Menurutnya, Sumedang telah melangkah lebih jauh dalam keterbukaan informasi anggaran kepada masyarakat.
“Hari ini Sumedang mengikuti rapat hearing bersama Pak Gubernur dan para kepala daerah lainnya terkait SiLPA. Sesuai arahan Pak Gubernur, Bapak Bupati telah menginstruksikan agar transparansi anggaran benar-benar dibuka kepada publik,” ujar Fajar.
Ia menjelaskan, Pemkab Sumedang telah mempublikasikan informasi APBD secara terbuka melalui berbagai kanal resmi pemerintah daerah, termasuk media sosial. Informasi tersebut mencakup besaran APBD, nilai SiLPA, hingga pagu kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026.
Bahkan, keterbukaan anggaran tersebut telah dilakukan jauh sebelum adanya arahan dari Gubernur Jawa Barat. “Seluruh informasi anggaran Kabupaten Sumedang sudah dapat diakses masyarakat melalui aplikasi WA Kepo. Masyarakat bisa melihat langsung anggaran apa saja yang ada di Kabupaten Sumedang,” jelasnya.
Selain soal transparansi anggaran, rapat evaluasi tersebut juga membawa kabar positif bagi pembangunan infrastruktur di Sumedang. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata Fajar, menyatakan komitmennya untuk membantu perbaikan sejumlah ruas jalan strategis yang menjadi kewenangan provinsi.
“Provinsi akan membantu perbaikan beberapa titik jalan, khususnya ruas-ruas jalan provinsi. Kami berharap proses eksekusinya bisa berjalan cepat, sehingga manfaat jalan yang mulus segera dirasakan oleh masyarakat Sumedang,” ungkapnya.
Dengan keterbukaan anggaran dan dukungan pembangunan infrastruktur, Pemkab Sumedang berharap kepercayaan publik terus meningkat seiring dengan pelayanan dan pembangunan yang semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.***Cece Ruhiyat




























