0 Komentar 241 pembaca

Karawang - Aroma dugaan penyimpangan dana desa kian menyengat di Desa Kemiri, Kecamatan Jayakerta, Kabupaten Karawang. Rabu (21/1/2026), ratusan warga turun ke jalan menggelar aksi damai, menuntut keterbukaan dan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang selama ini dinilai gelap, tertutup, serta sarat kejanggalan.

Aksi tersebut digerakkan Forum Pemuda Masyarakat Desa Kemiri (FPMDK) sebagai luapan kekecewaan warga terhadap sikap Pemerintah Desa yang dianggap abai. Sejak polemik dana desa mencuat ke ruang publik, pemerintah desa dinilai enggan memberikan penjelasan resmi yang utuh dan terbuka kepada masyarakat.

Dengan membawa spanduk tuntutan dan menyuarakan aspirasi secara tertib, massa menegaskan bahwa aksi turun ke jalan bukanlah bentuk provokasi, melainkan upaya terakhir setelah berbagai jalur komunikasi dinilai buntu. Warga mengaku berulang kali meminta klarifikasi, namun tak pernah memperoleh jawaban yang memadai.

Usai aksi, perwakilan massa yang dipimpin Ketua FPMDK, Teguh Nurdiansyah, diterima dalam audiensi di Aula Kantor Kecamatan Jayakerta. Audiensi tersebut dihadiri unsur Muspika, aparat keamanan, serta perwakilan masyarakat Desa Kemiri. Pertemuan itu menjadi momentum penting bagi warga untuk menyampaikan langsung kegelisahan yang selama ini terpendam.

Koordinator Aksi, Samasasmitra, dalam forum audiensi menegaskan bahwa aksi damai ini lahir dari akumulasi kekecewaan warga yang merasa terus dipinggirkan dalam pengelolaan dana desa.

“Kalau dari awal Pj Kepala Desa hadir dan menjelaskan secara terbuka, aksi ini tidak akan pernah terjadi. Yang kami tuntut hanya satu: kejelasan. Ini murni suara rakyat,” tegas Samasasmitra di hadapan forum.

Ia mengingatkan, ketertutupan informasi justru memperlebar ruang spekulasi dan kecurigaan publik. Jika dibiarkan, kondisi tersebut berpotensi memicu konflik sosial yang lebih luas di tengah masyarakat desa.

“Kami tidak ingin aksi lanjutan. Tapi kami juga tidak mau terus dibungkam dengan janji-janji tanpa kepastian. Hari ini harus ada keputusan, bukan sekadar wacana,” ujarnya dengan nada tegas.

Menurut keterangan warga, persoalan dugaan penyelewengan dana desa sebenarnya telah bergulir sejak musyawarah desa pada 31 Januari lalu. Dalam forum tersebut, masyarakat mulai mempertanyakan sejumlah program dan penggunaan anggaran yang dinilai tidak transparan.

Bahkan, warga mengaku telah melaporkan dugaan pelanggaran yang diduga melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta indikasi penyimpangan dana desa ke pihak terkait. Namun hingga kini, laporan tersebut tak kunjung berbuah penjelasan yang memuaskan.

Situasi ini menempatkan Pemerintah Desa Kemiri dalam sorotan tajam publik. Warga berharap, audiensi di tingkat kecamatan tidak berhenti sebagai formalitas, melainkan menjadi pintu masuk bagi audit terbuka dan langkah konkret untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.

Bagi warga Kemiri, transparansi bukan sekadar tuntutan administratif, melainkan hak dasar rakyat desa. Mereka menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga kejelasan dan keadilan benar-benar terwujud.***Emn

• Social Media: