0 Komentar 156 pembaca

Karawang – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustofa angkat bicara terkait usulan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) yang menawarkan relokasi warga Desa Karangligar, Kabupaten Karawang, untuk kemudian kawasan tersebut dijadikan danau penampung air sebagai solusi banjir tahunan.

Menurut Saan, gagasan tersebut tidak bisa dipandang secara sederhana. Ada potensi manfaat dari sisi pengendalian banjir, namun di sisi lain menyimpan tantangan besar karena menyangkut kehidupan warga yang telah lama, bahkan turun-temurun, menetap di wilayah tersebut.

“Ini tidak bisa dilihat hitam-putih. Harus dihitung betul plus minusnya. Kalau direlokasi, ke mana warga dipindahkan? Bagaimana jaminan kehidupan sehari-hari mereka? Pasti ada masa transisi yang tidak singkat,” ujar Saan saat meninjau posko pengungsian banjir di kawasan Resinda, Karawang, Minggu (25/1/2026).

Ia menegaskan, relokasi bukan perkara mudah, terutama bagi masyarakat Karangligar yang secara sosial, ekonomi, dan budaya telah mengakar kuat di wilayah tersebut.

Di sisi lain, Saan menjelaskan bahwa saat ini DPR RI bersama pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, serta Pemerintah Kabupaten Karawang, tengah menjalankan berbagai langkah pengendalian banjir. Upaya tersebut meliputi pembangunan rumah pompa, pemasangan pintu air, hingga normalisasi sungai.

Menurutnya, efektivitas dari langkah-langkah tersebut harus dievaluasi terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan besar seperti relokasi warga.

“Kalau semua upaya pengendalian banjir sudah selesai dan ternyata masih banjir, relokasi bisa dipertimbangkan. Tapi kalau setelah itu hujan tidak lagi menyebabkan banjir, berarti akar masalahnya sudah terselesaikan,” tegasnya.

Saan juga memaparkan bahwa banjir yang kerap melanda Karangligar disebabkan oleh pertemuan Sungai Cibeet dan Sungai Citarum yang menimbulkan aliran balik (back water). Kondisi itu membuat air meluap dan menggenangi kawasan permukiman warga.

Dengan kondisi tersebut, Saan menekankan pentingnya kehati-hatian dalam mengambil kebijakan, agar solusi banjir tidak justru menimbulkan persoalan sosial baru bagi masyarakat yang terdampak.***Emn

• Social Media: