0 Komentar 100 pembaca

PANGANDARAN – Di tengah sorotan terhadap kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pangandaran, Jeje Wiradinata, menegaskan satu sikap: kader partainya tidak terlibat dalam pengelolaan program tersebut, termasuk di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Penegasan itu disampaikan menyusul munculnya berbagai keluhan masyarakat terkait menu MBG, mulai dari makanan yang disebut tidak layak konsumsi hingga porsi yang dinilai tidak sebanding dengan anggaran Rp10 ribu per porsi.

Jeje menyebut, keputusan untuk menjaga jarak dari pengelolaan MBG sudah diambil jauh sebelum adanya surat edaran dari DPP partai. Menurut dia, langkah itu merupakan upaya pencegahan agar tidak muncul polemik maupun konflik kepentingan di tengah pelaksanaan program.

“Kami sudah lebih dulu menentukan sikap. Sebelum ada surat dari DPP, saya sudah melarang kader untuk terlibat di MBG,” ujar Jeje, Sabtu (28/2/2026).

Ia mengakui, informasi mengenai potensi keuntungan dalam program tersebut sempat beredar luas. Namun, sebagai partai yang mengklaim dekat dengan masyarakat, pihaknya memilih mengambil peran sebagai pengawas.

“Kalau melihat keuntungan, saya dengar memang besar. Tapi lebih baik kami mengawasi dan mengingatkan agar pelaksanaan MBG berjalan baik, khususnya di Kabupaten Pangandaran,” katanya.

Jeje menilai fungsi kontrol partai politik terhadap program pemerintah pusat menjadi penting. Tanpa pengawasan independen, kata dia, potensi penyimpangan akan lebih sulit terdeteksi.

“Kalau semua elite politik ikut mengelola, siapa yang akan mengingatkan ketika ada masalah? Karena itu, kami pastikan transparansi pengelolaan MBG, mulai dari menu, kualitas, hingga nilai gizinya sesuai ketentuan,” ujarnya.

Sikap serupa ditegaskan Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran dari Fraksi PDI Perjuangan, Hesti Mulyati. Ia memastikan seluruh kader partai di Pangandaran mematuhi instruksi untuk tidak mengambil bagian dalam pengelolaan MBG.

“Kita dan kader lainnya harus siap tidak ikut-ikutan bermain di MBG karena ini perintah partai,” katanya.

Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah warga penerima manfaat menyampaikan keluhan terkait menu MBG. Selain dugaan makanan dalam kondisi basi, masyarakat juga menyoroti kualitas dan komposisi gizi yang dianggap belum sesuai harapan.

DPC PDI Perjuangan Pangandaran menyatakan akan menindaklanjuti setiap aduan melalui kader yang berada di jajaran legislatif maupun eksekutif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Meski tidak terlibat sebagai pengelola, Jeje menegaskan partainya tetap bertanggung jawab mengawal transparansi dan kualitas pelaksanaan program. Ia mengingatkan agar tidak ada kompromi terhadap standar kelayakan makanan.

“Menu MBG tidak boleh dalam kondisi basi namun tetap disajikan kepada penerima manfaat. Selain itu, harus sesuai dengan anggaran yang sudah ditentukan,” ujarnya.

Menurut dia, program sebesar MBG menyimpan potensi kerawanan jika tidak diawasi secara ketat, baik dari sisi kualitas gizi, komposisi menu, maupun kesesuaian harga.

Seluruh temuan dan laporan masyarakat, lanjutnya, akan diproses melalui mekanisme yang berlaku oleh Bupati dan anggota DPRD Kabupaten Pangandaran, dengan harapan program yang menyasar masyarakat tersebut benar-benar memberi manfaat, bukan sebaliknya.***Doni Saputra

• Social Media: