0 Komentar 179 pembaca

KARAWANG – Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Militansi Pejuang Indonesia (GMPI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Karawang, Rabu (22/4). Mereka datang membawa satu pesan utama: kebijakan publik harus berpihak pada rakyat, bukan sekadar wacana.

Sejak pagi, massa memadati area luar pagar gedung DPRD. Spanduk dan poster berisi kritik dibentangkan, mulai dari sindiran tajam hingga tuntutan serius terkait pelayanan RSUD Karawang dan tata kelola anggaran daerah. Orasi disampaikan bergantian, menyoroti pentingnya transparansi serta akuntabilitas lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Koordinator aksi menegaskan, kehadiran mereka bukan sekadar unjuk rasa, melainkan bentuk kepedulian terhadap arah kebijakan yang dinilai belum menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat.

“Aspirasi ini harus dijawab dengan tindakan nyata, bukan hanya janji atau formalitas,” ujarnya di tengah massa.

Dalam selebaran resmi yang dibagikan, GMPI menyampaikan sejumlah tuntutan. Di antaranya, mendesak DPRD segera menjadwalkan rapat dengar pendapat (RDP) yang terbuka dan substansial. Mereka juga meminta penjelasan terkait wacana parkir gratis di RSUD Karawang, termasuk dasar hukum dan dampak fiskalnya terhadap keuangan daerah.

GMPI menilai, kebijakan populis seperti penggratisan parkir berpotensi menimbulkan masalah baru jika tidak dikaji secara matang. Mereka mendorong agar fokus utama diarahkan pada peningkatan kualitas layanan rumah sakit, mulai dari tenaga medis, fasilitas, hingga kebersihan lingkungan.

Selain itu, massa juga menuntut agar pembahasan kebijakan melibatkan berbagai pihak terkait, seperti Dinas Perhubungan, manajemen RSUD, Bagian Hukum Setda, dan Badan Pendapatan Daerah. Keterlibatan lintas sektor dianggap penting untuk memastikan keputusan yang diambil benar-benar komprehensif.

Sorotan lain tertuju pada pokok pikiran (pokir) DPRD. GMPI meminta aparat penegak hukum turut mengawasi pelaksanaannya guna mencegah potensi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Mereka menegaskan, pokir seharusnya menjadi sarana penyalur aspirasi masyarakat, bukan kepentingan lain.

Di sisi lain, GMPI mengusulkan penyesuaian tarif parkir yang wajar dan terjangkau, disertai pengelolaan yang profesional dan transparan. Mereka juga menekankan pentingnya keterbukaan dalam penggunaan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir, agar benar-benar kembali untuk peningkatan layanan kesehatan.

Aksi berlangsung tertib di bawah pengawalan aparat keamanan. Massa tetap berada di luar pagar gedung DPRD hingga akhir kegiatan.

Menutup aksinya, GMPI mengingatkan bahwa masyarakat menunggu respons konkret dari para wakil rakyat.

“Publik menunggu kepastian dan tindakan nyata, bukan sekadar sensasi,” demikian pernyataan yang disampaikan dalam selebaran mereka.***Red Emn

• Social Media: