0 Komentar 131 pembaca

KARAWANG - Suasana Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karawang, Rabu (29/4/2026), menjadi cerminan komitmen bersama dalam membangun daerah yang lebih baik. Tiga agenda strategis dibahas, mulai dari persetujuan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2025, perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026, hingga penyesuaian alat kelengkapan dewan dari Fraksi Partai Gerindra.

Dalam forum tersebut, Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, menyampaikan LKPJ Tahun 2025 sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pemerintah daerah selama setahun terakhir. Ia menegaskan, transparansi dan partisipasi publik menjadi fondasi utama dalam tata kelola pemerintahan.

“Kami terus berupaya menghadirkan pemerintahan yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi sebagai kekuatan utama,” ujar Aep.

Ia mengakui, tahun 2025 bukanlah periode yang mudah. Beragam tantangan pembangunan hadir dengan kompleksitas yang semakin tinggi. Meski demikian, Pemkab Karawang berupaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, peningkatan layanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Sejumlah capaian pun berhasil diraih, mulai dari penguatan sektor industri, pembangunan infrastruktur dasar, hingga pelaksanaan program sosial yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Berbagai capaian ini adalah hasil kerja bersama yang harus terus kita lanjutkan,” katanya.

Lebih dari sekadar laporan, momentum rapat paripurna ini juga menjadi ruang refleksi sekaligus penguatan sinergi antara eksekutif dan legislatif. Bupati Aep pun mengapresiasi hubungan kerja yang selama ini terjalin baik dengan DPRD Karawang.

Ia berharap kolaborasi tersebut tidak hanya terjaga, tetapi juga semakin solid dalam mendorong Karawang menjadi daerah yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.

“Semoga sinergi ini terus kita perkuat demi masa depan Karawang yang lebih baik,” pungkasnya.***Red-Emn

• Social Media: