0 Komentar 155 pembaca

Bekasi - Upaya melindungi kawasan pesisir utara Pulau Jawa dari ancaman banjir rob dan kerusakan lingkungan kian mendapat perhatian serius pemerintah pusat dan daerah. Hal ini tercermin dalam Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Terpadu yang digelar di Gedung Mina Bahari III, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Senin (4/5).

Pertemuan strategis tersebut dipimpin langsung oleh Agus Harimurti Yudhoyono selaku Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Hadir pula Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, bersama sejumlah kepala daerah dari wilayah pesisir Pantura serta jajaran kementerian dan lembaga terkait.

Dalam forum tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya untuk membangun sistem perlindungan pesisir yang terintegrasi dan berkelanjutan. Tidak sekadar membangun tanggul laut sebagai benteng fisik penahan banjir rob, proyek ini juga dirancang sebagai bagian dari pengembangan kawasan yang lebih luas, termasuk integrasi dengan jaringan transportasi dan tata ruang wilayah.

Agus Harimurti Yudhoyono dalam arahannya menekankan bahwa kawasan Pantura merupakan urat nadi ekonomi nasional yang menopang berbagai sektor strategis, mulai dari industri, logistik, hingga perikanan. Namun di sisi lain, kawasan ini menghadapi tekanan besar akibat penurunan muka tanah, kenaikan permukaan air laut, serta perubahan iklim global.

“Pendekatan yang kita lakukan tidak bisa parsial. Harus terpadu, lintas sektor, dan berorientasi jangka panjang agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Asep Surya Atmaja menyambut baik inisiatif pemerintah pusat tersebut. Ia menilai, Kabupaten Bekasi sebagai salah satu wilayah yang terdampak langsung fenomena rob sangat membutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur perlindungan pesisir.

Menurutnya, proyek ini bukan hanya soal mitigasi bencana, tetapi juga menyangkut keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir, termasuk nelayan dan pelaku usaha kecil.

“Kami berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan optimal, sehingga program ini benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan,” kata Asep.

Kick Off Meeting ini juga dihadiri oleh perwakilan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, serta sejumlah pejabat dari Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dan kementerian teknis lainnya. Kolaborasi lintas lembaga ini menjadi kunci dalam memastikan perencanaan dan pelaksanaan proyek berjalan efektif.

Rencana pembangunan infrastruktur Pantura Jawa Terpadu diharapkan mampu menjadi solusi komprehensif terhadap persoalan klasik yang selama ini menghantui wilayah pesisir, sekaligus membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Di tengah tantangan perubahan iklim yang semakin nyata, langkah ini menjadi penanda bahwa negara hadir tidak hanya untuk melindungi wilayahnya, tetapi juga menjaga harapan masyarakat pesisir akan masa depan yang lebih aman dan sejahtera.***Red-Sam

• Social Media: