Surat rekomendasi itu ditandatangani Ketua DPRD Karawang, H. Endang Sodikin, bersama para wakil ketua dan pimpinan tujuh fraksi DPRD Karawang pada Rabu (3/9/2025). Endang menegaskan seluruh jajaran DPRD telah sepakat dengan isi rekomendasi tersebut.

“Kami sangat memahami aspirasi mahasiswa dan rakyat. DPRD Karawang bersama rakyat, dan tuntutan ini akan kami bawa ke DPR RI,” ujar Endang.

Enam Poin Pernyataan Sikap dan Rekomendasi DPRD Karawang:

Kenaikan Gaji DPR RI

Mengecam kenaikan gaji dan tunjangan DPR RI.

Meminta pembatalan kebijakan tunjangan perumahan dan pajak tambahan yang membebani APBN.

Perampasan Aset dan Beban Rakyat

Menolak perampasan aset rakyat, tanah, ruang hidup, kenaikan pajak tidak proporsional, dan utang negara.

Rekomendasi: ATR/BPN wajib akui kepemilikan lahan rakyat; ESDM hentikan tambang di kawasan lindung; Kemenkeu kaji ulang pajak rakyat kecil.

Represif Aparat Kepolisian

Mengecam tindakan represif aparat dan pelanggaran HAM.

Mendukung proses hukum transparan atas kasus meninggalnya Affan Kurniawan.

UU Pro-Oligarki

Menolak UU/RUU yang dinilai hanya menguntungkan elit, termasuk Omnibus Law, UU Minerba, dan UU TNI.

Mendesak pencabutan regulasi yang tidak berpihak pada rakyat.

Kesejahteraan Sosial

Menuntut pemenuhan hak dasar rakyat: kerja layak, pendidikan gratis, kesehatan universal, dan jaminan sosial adil.

Meminta pemerintah menjamin lapangan kerja, pendidikan gratis, layanan kesehatan merata, dan program sosial inklusif.

Kedaulatan Rakyat

Menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat, bukan elit politik atau oligarki.

Mendukung prinsip demokrasi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Perwakilan AMPERA, Kevin, menegaskan pihaknya akan terus mengawal rekomendasi DPRD hingga ke pemerintah pusat. Mahasiswa Karawang berencana bertolak ke Jakarta untuk menyuarakan tuntutan rakyat secara langsung ke DPR RI.

(Red)