0 Komentar 161 pembaca

Bandung — Kepemimpinan yang berangkat dari empati kembali mendapat pengakuan. Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si dianugerahi Social Worker Indonesia Teladan Berprestasi, atas konsistensinya mendorong kebijakan pembangunan sosial yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian Konferensi Nasional dan Anugerah Social Worker Teladan Berprestasi Indonesia (KONASWI), Sabtu (17/1/2026), di Kampus Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung. Anugerah diberikan oleh Social Worker Indonesia dalam Pengembangan Masyarakat (SWIPAM) bekerja sama dengan Yayasan Pengembangan Pendidikan Sosial Indonesia (YAPSI).

Ketua Dewan Pengurus SWIPAM, Prof. Dr. Jusman Iskandar, MS, menegaskan bahwa penetapan penerima anugerah melalui riset dan kajian mendalam hampir satu tahun. “Penghargaan ini merupakan hasil penelitian YAPSI dan DPP SWIPAM terhadap kiprah pekerja sosial di Indonesia,” ujarnya.

Menurut Prof. Jusman, Bupati Kuningan dinilai menonjol sebagai social worker dalam pengembangan kebijakan kesejahteraan sosial yang tidak berhenti pada bantuan karitatif, melainkan mengarah pada pemberdayaan yang bermartabat dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Dian menyampaikan Orasi Ilmiah bertajuk “Kebijakan Pemerintahan dan Pembangunan Sosial di Kabupaten Kuningan” di hadapan para pekerja sosial dan akademisi. Ia menekankan bahwa ukuran keberhasilan pembangunan tidak semata pertumbuhan ekonomi atau kemegahan fisik, melainkan sejauh mana kebijakan publik memuliakan martabat manusia.

“Pembangunan yang kehilangan empati hanyalah kemajuan yang hampa. Pembangunan sejati diukur dari seberapa banyak manusia yang kita bangkitkan,” tutur Bupati Dian.

Salah satu kebijakan unggulan yang disorot adalah Program Gema Sadulur (Gerakan Bersama Ngariksa Dhuafa, Lanjut Usia, dan Pengangguran). Program ini mendorong perubahan paradigma dari bantuan sosial sesaat menuju pemberdayaan yang berkelanjutan melalui jejaring kolaborasi antara pemerintah, lembaga kesejahteraan sosial, relawan, dan masyarakat.

“Negara hadir bukan sekadar menyalurkan bantuan, tetapi membangun kepedulian bersama. Fakir miskin, lansia, penyandang disabilitas, penganggur, dan kelompok rentan bukan beban, melainkan warga negara yang memiliki hak untuk bangkit,” tegasnya.

Bupati Dian juga menempatkan pekerja sosial sebagai garda terdepan pembangunan sosial—penjaga nurani bangsa yang mampu membaca persoalan kemanusiaan di balik data statistik.

Implementasi kebijakan tersebut menunjukkan hasil nyata. Dalam 10 bulan terakhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kuningan tercatat 10,41 persen pada Kuartal II 2025—tertinggi di Pulau Jawa. Angka kemiskinan turun 1,14 poin atau setara 12.160 warga keluar dari kemiskinan. Tingkat pengangguran menurun menjadi 7,59 persen dengan penyerapan 10.450 tenaga kerja baru.

Di sektor pangan, Kuningan mencatat surplus beras 120.244 ton sepanjang 2025, serta penurunan PMKS hingga 50 persen. Secara akademis, Bupati Dian menyebut kebijakan pembangunan Kuningan sejalan dengan Social Development Theory James Midgley—integrasi kebijakan ekonomi dengan intervensi sosial. “Kesejahteraan sosial adalah hak warga negara, bukan hadiah dari negara,” tandasnya.

Menutup orasinya, Bupati Dian menyampaikan apresiasi mendalam kepada para pekerja sosial. “Pekerja sosial adalah pelita di lorong tergelap kemanusiaan. Meski melelahkan, setiap manusia yang kalian kuatkan akan menjadi doa yang kelak menjaga kalian,” ucapnya.

Ia berharap KONASWI melahirkan gagasan dan jejaring baru untuk memperkuat pekerjaan sosial Indonesia—agar pembangunan nasional benar-benar berpihak, inklusif, dan manusiawi.***Ayi Herlambang

• Social Media: