0 Komentar 117 pembaca

Bandung - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menegaskan keberpihakannya pada keselamatan lingkungan dan masyarakat. Menyikapi sorotan publik terhadap aktivitas pertambangan di Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Dedi bergerak cepat dengan memerintahkan jajaran terkait untuk turun langsung ke lapangan.

Tanpa menunggu polemik berkepanjangan, orang nomor satu di Jawa Barat itu menginstruksikan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Barat agar segera melakukan penindakan dan pendalaman di lokasi tambang.

“Mulai dari Satpol PP dan Dinas ESDM, saya sudah minta langsung turun,” ujar Dedi Mulyadi, Senin (19/1).

Langkah ini menegaskan komitmen kuat Dedi—yang akrab disapa KDM—dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Ia menekankan bahwa legalitas bukanlah tameng mutlak bagi aktivitas pertambangan.

“Sekalipun legal, kalau membahayakan lingkungan dan masyarakat, tetap saya minta dihentikan,” tegasnya.

Menurut Dedi, pemerintah daerah tidak boleh membiarkan persoalan tambang berlarut-larut hingga menimbulkan dampak yang lebih luas. Keselamatan warga dan keberlanjutan lingkungan, kata dia, harus menjadi prioritas utama di atas kepentingan ekonomi jangka pendek.

Ia juga mengingatkan seluruh pemangku kepentingan di daerah, mulai dari perangkat desa hingga kepala daerah, agar aktif mengawasi aktivitas pertambangan di wilayah masing-masing dan tidak menunggu hingga terjadi kerusakan.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Jawa Barat Tulus Arifin memastikan pihaknya langsung menindaklanjuti perintah Gubernur. Bersama tim dari Dinas ESDM, petugas telah berada di lokasi tambang untuk melakukan pemeriksaan awal.

“Petugas sudah turun ke lapangan. Saat ini masih dalam tahap pendalaman data dan informasi,” ujar Tulus.

Dedi Mulyadi sendiri dikenal konsisten dalam bersikap tegas terhadap tambang bermasalah. Sejumlah aktivitas pertambangan di Jawa Barat telah ditutup sejak ia menjabat, terutama yang terbukti ilegal atau berpotensi merusak lingkungan, termasuk di wilayah Bogor.

Sikap tegas ini kembali menuai apresiasi dari masyarakat luas. Kini, publik menanti keputusan akhir Pemerintah Provinsi Jawa Barat: apakah tambang Lagadar akan dihentikan demi keselamatan alam dan warga sekitar.***Ayi Herlambang

• Social Media: