0 Komentar 100 pembaca

SUMEDANG – Pemerintah Kabupaten Sumedang menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang bagi pembangunan yang selaras dengan kelestarian alam serta berakar pada nilai-nilai budaya Sunda. Prinsip tersebut menjadi fondasi dalam setiap kebijakan dan program daerah, sekaligus mengantarkan Sumedang meraih predikat Indeks Pelayanan Publik Terbaik tingkat Nasional.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Sumedang, M. Fajar Aldila, saat membuka Sarasehan Tahun Baru 2026 bertajuk “Gunem Alam dan Budaya Tatar Sunda, Bersama Bos Urip” di Gedung Negara, Sabtu (24/1/2026).

Menurut Wabup Fajar, tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sumedang saat ini berpijak pada falsafah Sunda Cageur, Bageur, Bener, Pinter, dan Singer yang telah diinternalisasi dalam proses pembangunan daerah.

“Kami memiliki nilai-nilai budaya Sunda yang diadaptasi dalam tata kelola pembangunan. Itu yang menguatkan pelayanan publik hingga Sumedang menjadi yang terbaik secara nasional,” ujarnya.

Ia menuturkan, tema sarasehan tersebut menjadi pengingat penting bahwa dalam perspektif masyarakat Sunda, alam dan budaya merupakan pangkal kehidupan yang melahirkan tata laku sekaligus kebijaksanaan hidup.

“Ketika alam terjaga, budaya akan tumbuh. Sebaliknya, ketika alam rusak, yang terancam bukan hanya lingkungan, tetapi juga peradaban manusia itu sendiri,” katanya.

Wabup Fajar menegaskan, berbagai persoalan lingkungan yang kini dihadapi harus menjadi refleksi bersama untuk menata ulang cara hidup, dengan menghadirkan suara budaya sebagai penuntun dalam setiap kebijakan publik.

Memasuki tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Sumedang mengusung tagline Sumedang Membumi, yang menekankan bahwa setiap program pembangunan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Program pemerintah harus terlihat, teraba, dan terasa. Namun pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kolaborasi dengan komunitas dan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci,” ucapnya.

Ia berharap sarasehan tersebut mampu melahirkan jejaring kolaboratif, rencana aksi, serta resolusi lingkungan yang konkret, membumi, dan berkelanjutan—tidak hanya untuk Sumedang, tetapi juga bagi Jawa Barat secara luas.

“Pemkab Sumedang terbuka untuk berkolaborasi dan mendukung setiap upaya pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan alam dan budaya Tatar Sunda,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Pelaksana kegiatan, Asep Maher, menjelaskan bahwa sarasehan digelar sebagai respons atas kegelisahan bersama terhadap masa depan alam dan budaya, khususnya di Tatar Sunda.

“Sunda adalah alam dan budaya. Ini bukan sekadar slogan, melainkan panggilan jiwa untuk kembali mencintai dan merawat apa yang kita miliki,” ujarnya.

Kegiatan tersebut diikuti sekitar 200 peserta dari 12 kabupaten/kota di Jawa Barat, yang terdiri dari pemerhati lingkungan, budayawan, seniman, serta aktivis.

“Harapannya, pertemuan ini tidak berhenti sebagai diskusi, tetapi melahirkan resolusi dan langkah nyata. Tujuan akhirnya adalah menjaga kelestarian alam dan budaya untuk anak cucu,” pungkasnya.***Cece Ruhiyat

• Social Media: