0 Komentar 97 pembaca

PURWAKARTA – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Purwakarta bergerak cepat menindaklanjuti hasil inspeksi mendadak (sidak) Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, ke salah satu sekolah dasar di Kecamatan Jatilluhur. Sidak tersebut mengungkap adanya pelanggaran disiplin yang melibatkan guru dan kepala sekolah.

Kepala Disdik Purwakarta, Sadiyah, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menoleransi praktik pelayanan pendidikan yang menyimpang dari ketentuan. Ia menyebut temuan tersebut menjadi momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola sekolah dan kedisiplinan aparatur pendidikan di wilayah Purwakarta.

“Ini bentuk tanggung jawab kami. Pelayanan pendidikan tidak bisa ditunda dan harus segera diperbaiki,” kata Sadiyah dalam keterangan tertulis, Senin (26/1/2026).

Sebagai langkah awal, Disdik Purwakarta langsung memanggil pengawas dan kepala sekolah terkait untuk dilakukan pembinaan. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan dihadiri jajaran pejabat Disdik, mulai dari sekretaris dinas hingga kepala bidang dan kepala seksi terkait.

Sadiyah menekankan pentingnya peran kepala sekolah, guru, dan pengawas sebagai teladan bagi peserta didik. Menurutnya, kedisiplinan, khususnya terkait ketepatan waktu, merupakan hal mendasar yang tidak dapat ditawar dalam penyelenggaraan pendidikan.

“Kepala sekolah dan guru harus hadir lebih awal sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Mereka harus menjadi contoh yang baik bagi siswa,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa perbaikan kinerja tidak hanya menyasar satuan pendidikan tertentu, melainkan seluruh lini, baik di tingkat dinas maupun sekolah. Konsistensi dalam menjalankan tugas dinilai menjadi kunci agar pelanggaran serupa tidak terulang.

“Semua harus berbenah. Tidak boleh ada lagi pegawai yang lalai terhadap jam masuk dan jam pulang kerja,” katanya.

Ke depan, Disdik Purwakarta akan memperkuat pengawasan berkelanjutan terhadap seluruh sekolah di wilayahnya. Monitoring akan dilakukan secara rutin dengan pembagian wilayah tugas bagi pejabat dinas guna memastikan standar kedisiplinan dan pelayanan pendidikan berjalan optimal.

“Jika masih ditemukan pelanggaran, sanksi tegas akan diberikan sesuai mekanisme yang berlaku. Pengawasan akan terus kami perkuat,” pungkas Sadiyah.***Ags

• Social Media: