0 Komentar 66 pembaca

Tasikmalaya – Komitmen menghadirkan pelayanan publik yang bersih dan berintegritas kembali ditunjukkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tasikmalaya. Pada Rabu, 11 Februari 2026, instansi tersebut resmi meraih predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

Predikat ini menjadi pengakuan atas upaya berkelanjutan Disdukcapil dalam membangun tata kelola pelayanan administrasi kependudukan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

Kepala Disdukcapil Kota Tasikmalaya, Drs. Maman Rohman Setiadi, M.Si, menyebut capaian tersebut bukan sekadar penghargaan, melainkan amanah yang harus dijaga dengan kerja nyata. “Predikat ZI WBK ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan, memperkuat inovasi layanan, serta menjaga integritas di setiap unit kerja,” ujarnya.

Menurut Maman, reformasi birokrasi tidak cukup hanya dengan perubahan sistem, tetapi juga membutuhkan komitmen moral seluruh aparatur. Ia menegaskan, setiap layanan administrasi kependudukan mulai dari pembuatan KTP, kartu keluarga, hingga akta pencatatan sipil harus dapat diakses masyarakat secara cepat, mudah, dan tanpa pungutan liar.

Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Disdukcapil berkomitmen menjadikan pelayanan publik sebagai ruang yang nyaman dan terpercaya bagi masyarakat. Upaya ini sejalan dengan dorongan nasional untuk memperkuat reformasi birokrasi dan membangun budaya kerja yang profesional.

Dengan diraihnya predikat ZI WBK, Disdukcapil Kota Tasikmalaya diharapkan mampu semakin meningkatkan kualitas layanan, sekaligus menjadi contoh bagi perangkat daerah lain dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Bagi warga, capaian ini bukan sekadar simbol. Ia menjadi harapan bahwa setiap kebutuhan administrasi kependudukan dapat dilayani secara adil, transparan, dan tanpa hambatan—sebuah langkah kecil yang berdampak besar bagi kepercayaan publik terhadap pemerintah.***Baden

• Social Media: