Farhan Minta Peta Risiko Bencana Bandung Lebih Detail: Warga Harus Tahu Titik Rawan di Sekitarnya
Pemerintahan    Senin 26 Januari 2026    19:57:12 WIBKOTA BANDUNG - Upaya mitigasi bencana di Kota Bandung tak lagi bisa bertumpu pada peta risiko berskala umum. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan pentingnya pemetaan bencana yang lebih spesifik dan berbasis lokasi agar penanganan bisa dilakukan tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan Farhan saat menghadiri kegiatan Siskamling Siaga Bencana di wilayah Ujungberung, Senin (26/1/2026). Ia menyoroti kerentanan kawasan tersebut yang kerap disebut rawan longsor, namun belum dilengkapi dengan data detail di tingkat titik lokasi.
“Semua kelurahan di Ujungberung rawan longsor. Tapi yang saya butuhkan itu gambaran spesifik. Di mana titiknya, apa penyebabnya, dan bagaimana solusinya,” ujar Farhan.
Menindaklanjuti laporan warga, Farhan langsung menginstruksikan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) bersama tim kewilayahan untuk melakukan survei lapangan. Fokus pemeriksaan diarahkan pada kondisi drainase serta aliran sungai yang berpotensi memicu bencana.
“Tidak boleh dibiarkan. Hari ini juga harus disurvei supaya kita tahu apakah bisa ditangani cepat atau harus masuk perencanaan anggaran,” tegasnya.
Farhan menekankan, mitigasi bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan kesiapsiagaan warga. Menurutnya, penguatan siskamling, pemantauan wilayah secara rutin, serta pelaporan cepat atas tanda-tanda bencana menjadi kunci dalam meminimalkan risiko.
Sementara itu, Lurah Pasirwangi, Meli Susanti, mengungkapkan bahwa wilayahnya memiliki catatan kejadian bencana yang cukup beragam. Longsor pernah terjadi di RW 3 dan RW 9, sementara potensi banjir teridentifikasi di RW 1, khususnya kawasan Pasar Ujungberung dan Jalan A.H. Nasution.
“Untuk longsor, kami selalu berkoordinasi dengan BPBD, DSDABM, dan Dinas Sosial. Alhamdulillah, setiap ada laporan, responsnya cepat,” kata Meli.
Ia menambahkan, genangan air juga kerap terjadi akibat pendangkalan anak Sungai Cipanjalu yang melintasi RW 2, RW 3, dan RW 10. Persoalan tersebut telah diusulkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan skema padat karya sebagai salah satu solusi penanganan.
Dengan pendekatan berbasis data lokasi dan keterlibatan aktif warga, Pemerintah Kota Bandung berharap upaya pencegahan bencana tidak lagi bersifat reaktif, melainkan lebih terencana dan berkelanjutan.***Ayi Herlambang




























