0 Komentar 112 pembaca

CIKARANG PUSAT - Upaya penanganan banjir di Kabupaten Bekasi memasuki babak baru. Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane menandatangani nota kesepakatan kerja sama sebagai langkah strategis untuk memperkuat penanganan banjir yang selama ini menjadi persoalan berulang di wilayah tersebut.

Penandatanganan kesepakatan dilakukan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, bersama perwakilan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum di Ruang Rapat Gedung Bupati Bekasi, Cikarang Pusat, Selasa (10/3/2026).

Asep Surya Atmaja menyampaikan apresiasi kepada BBWS Ciliwung Cisadane yang dinilai responsif terhadap berbagai aspirasi masyarakat terkait persoalan banjir di Kabupaten Bekasi. Ia menegaskan bahwa kerja sama ini menjadi langkah penting dalam merancang berbagai strategi pengendalian banjir secara lebih terintegrasi.

“Ke depan kami bersama BBWS akan merencanakan berbagai upaya penanganan, termasuk pembangunan tanggul di wilayah Muaragembong, sehingga dampak banjir yang terjadi dapat diminimalisir,” kata Asep.

Menurutnya, banjir di Kabupaten Bekasi dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan. Selain tingginya curah hujan dan kiriman air dari wilayah hulu, kawasan pesisir utara juga kerap terdampak fenomena banjir rob yang memperparah kondisi genangan.

Ia menjelaskan, secara geografis Kabupaten Bekasi berada di wilayah hilir, sehingga menjadi titik berkumpulnya aliran air dari sejumlah daerah di sekitarnya.

“Kabupaten Bekasi memang berada di wilayah hilir sehingga air dari daerah hulu pada akhirnya berkumpul di wilayah kita. Selain itu, hujan dengan intensitas tinggi serta adanya banjir rob di kawasan pesisir juga menjadi faktor yang memperparah kondisi banjir,” ujarnya.

Asep menekankan bahwa penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial. Ia menilai diperlukan pendekatan yang menyeluruh dari hulu hingga hilir melalui kolaborasi lintas wilayah dan lintas instansi.

Pemerintah Kabupaten Bekasi, lanjutnya, juga terus mendorong koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta pemerintah pusat agar penanganan banjir dapat dilakukan secara komprehensif.

“Saya juga sudah menyampaikan kepada pemerintah provinsi agar penanganan tidak hanya dilakukan melalui normalisasi sungai di wilayah hilir saja, tetapi juga harus disertai dengan upaya perbaikan di wilayah hulu agar aliran air dapat dikelola dengan lebih baik,” jelasnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Sungai dan Pantai Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Mochammad Dian Alma’ruf, mengatakan bahwa penandatanganan nota kesepakatan ini merupakan langkah awal untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program pengendalian banjir.

Menurutnya, sinergi yang solid menjadi kunci agar berbagai rencana penanganan banjir dapat berjalan secara terarah dan berkelanjutan.

Ia berharap kerja sama tersebut dapat menjadi fondasi dalam pelaksanaan berbagai program pencegahan dan pengendalian banjir sehingga potensi banjir tahunan di Kabupaten Bekasi dapat ditekan secara bertahap.

“Mudah-mudahan setelah adanya nota kesepakatan ini kita dapat melaksanakan upaya pencegahan banjir dengan baik sesuai rencana yang telah disusun, sehingga ke depan kita dapat mengurangi bahkan mengeliminir potensi banjir tahunan di Kabupaten Bekasi,” ujar Dian.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan, sejumlah kepala perangkat daerah terkait, serta Plt Kepala BBWS Ciliwung Cisadane beserta jajaran.***Samsudin

• Social Media: