0 Komentar 152 pembaca

SUMEDANG – Pemerintah Kabupaten Sumedang terus berupaya memastikan bantuan sosial (bansos) benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat verifikasi dan pemutakhiran data penerima manfaat.

Upaya tersebut terlihat dalam kegiatan Gebyar Aktivasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Desa Sukasari, Kecamatan Sukarapih, Jumat (28/8/2026). Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila hadir meninjau langsung proses tersebut bersama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumedang dan Camat Sukasari.

Fajar mengatakan, akurasi data menjadi kunci agar program perlindungan sosial dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten tidak salah sasaran.

“Upaya kami adalah memastikan setiap bantuan diterima oleh orang yang memang berhak. Jangan sampai bantuan pemerintah justru tidak tepat sasaran,” kata Fajar.

Menurutnya, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat terus berubah. Karena itu, data penerima bantuan tidak bisa hanya mengandalkan pendataan lama, tetapi perlu diperbarui secara berkala berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

Fajar pun mengajak masyarakat terbuka saat mengikuti proses verifikasi. Ia meminta warga menyampaikan kondisi keluarga secara jujur agar pemerintah dapat memperoleh gambaran yang utuh.

“Silakan sampaikan dengan jujur kondisi Bapak dan Ibu. Misalnya memiliki rumah sendiri tetapi masih memiliki tanggungan anak sekolah, atau kepala keluarga bekerja sebagai buruh lepas dan baru terkena PHK. Semua fakta itu penting dalam proses verifikasi,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan dalam menangani sanggahan masyarakat terhadap hasil pendataan. Menurut Fajar, warga yang pengajuannya belum diterima harus memperoleh penjelasan yang jelas mengenai alasan penolakan.

“Jangan hanya dikatakan ditolak tanpa alasan. Harus ada penjelasan yang jelas dan detail, sehingga masyarakat memahami mengapa pengajuannya belum dapat diterima,” tegasnya.

Bagi Fajar, transparansi bukan sekadar bagian dari proses administrasi. Keterbukaan dalam pendataan juga menjadi cara pemerintah menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan program bantuan berjalan secara adil.

Ia berharap masyarakat turut aktif memberikan informasi yang benar selama proses verifikasi. Dengan begitu, pemerintah dapat memiliki data yang lebih akurat sebagai dasar menentukan penerima manfaat.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Agus Kori Hidayat mengatakan, pemutakhiran data Perlinsos dilakukan untuk memperbaiki sekaligus memperbarui data warga yang membutuhkan bantuan.

Ia menjelaskan, masih terdapat masyarakat yang dinilai layak menerima bantuan, namun posisi mereka dalam pemeringkatan kesejahteraan atau desil masih tergolong tinggi.

“Pendataan Perlinsos ini dilaksanakan untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Ada beberapa data masyarakat yang sebenarnya berhak menerima, namun desilnya masih tinggi. Ini sedang dilakukan perbaikan sehingga hasilnya nanti dapat menjadi dasar pemberian bantuan,” kata Agus.

Melalui proses verifikasi tersebut, Pemkab Sumedang berharap tidak ada lagi warga yang seharusnya mendapatkan bantuan justru terlewat, sementara bantuan diterima oleh mereka yang sudah tidak memenuhi kriteria.

Pemutakhiran data pun menjadi bagian penting dari upaya menghadirkan perlindungan sosial yang lebih tepat, transparan, dan sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. ***Red-Santi.Mulyani

• Social Media: