0 Komentar 120 pembaca

Kabupaten Ciamis – Pemerintah Kabupaten Ciamis terus mempertegas komitmennya dalam mendukung Program Prioritas Nasional dengan memperkuat sinergi antara Kolaborasi Daerah Mandiri Pangan (KDMP) dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Upaya tersebut dibahas secara mendalam dalam Forum Group Discussion (FGD) yang digelar di Ruang OP Room Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis, Senin (12/01/2026).

FGD dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis, H. Andang Firman, serta dihadiri Staf Ahli Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Forum ini melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Ciamis, perwakilan pelaku usaha, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.

Dalam arahannya, Sekda Ciamis menegaskan bahwa KDMP dan MBG merupakan dua program strategis nasional yang harus diaktifkan secara selaras di tingkat daerah. Menurutnya, integrasi kedua program tersebut tidak hanya bertujuan memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga memastikan manfaat ekonomi dirasakan langsung oleh petani lokal.

“Pemenuhan kebutuhan bahan pangan untuk Program MBG diarahkan agar bersumber dari KDMP. Dengan demikian, komoditas unggulan di setiap wilayah dapat terangkat, dan petani lokal memperoleh manfaat nyata dari program ini,” ujar H. Andang Firman.

FGD ini menjadi wadah diskusi lintas sektor untuk memetakan tantangan dan kebutuhan dalam implementasi kedua program. Sejumlah isu strategis mengemuka, mulai dari pentingnya pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebagai infrastruktur pendukung, penguatan ketahanan pangan daerah, hingga belum terintegrasinya KDMP dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang saat ini telah memiliki ekosistem tersendiri.

Forum juga menyoroti belum adanya penetapan menu MBG secara harian, mingguan, maupun bulanan. Kondisi tersebut berdampak pada belum tersusunnya pola tanam komoditas pangan secara terencana, termasuk penentuan komoditas unggulan yang akan disuplai ke program MBG.

Permasalahan lain yang tak luput dari perhatian adalah keterbatasan distribusi mobil maskara dari pemerintah provinsi yang sangat dibutuhkan daerah untuk menjangkau 116 desa di Kabupaten Ciamis. Selain itu, kebutuhan akan fasilitas cold storage dinilai mendesak guna menjaga kualitas dan kesegaran bahan pangan.

Isu fluktuasi harga pasar juga menjadi bahasan penting, khususnya kenaikan harga daging dan bawang di Pasar Ciamis, serta persoalan rantai distribusi pangan yang berpengaruh terhadap stabilitas pasokan dan harga di tingkat konsumen.

Melalui FGD ini, Pemkab Ciamis berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, bersama para pemangku kepentingan lainnya. Dengan kolaborasi yang terintegrasi dan berkelanjutan, implementasi KDMP dan MBG diharapkan mampu memperkokoh ketahanan pangan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Ciamis secara nyata.***Aam Amira

• Social Media: