0 Komentar 139 pembaca

KUNINGAN -Wacana penutupan kawasan wisata alam di lahan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) yang dilontarkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendadak memantik kegelisahan publik. Di Kabupaten Kuningan, isu ini menjalar cepat, menyentuh beragam lapisan masyarakat—dari mahasiswa, pelaku usaha wisata, hingga wakil rakyat di parlemen daerah.

Merespons kegaduhan itu, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Al Ihya (BEM UNISA) Kuningan menggelar diskusi terbuka di Saung Kopi Hawwu, Sabtu (17/1/2026). Forum ini menjelma ruang dialog kritis, tempat keresahan disuarakan sekaligus gagasan ditawarkan demi masa depan wisata alam dan lingkungan Kuningan.

Diskusi menghadirkan mahasiswa lintas kampus, anggota DPRD Kuningan, aktivis lingkungan, pelaku usaha wisata, tokoh masyarakat, serta perwakilan Balai TNGC. Suasana berlangsung hangat, namun sarat kritik dan pertanyaan mendasar soal arah kebijakan pemerintah.

Sejumlah isu strategis mencuat. Mulai dari urgensi penanaman pohon endemik guna menjaga keseimbangan ekosistem Gunung Ciremai, pengelolaan sumber mata air pegunungan berbasis masyarakat, hingga transparansi pemanfaatan kawasan hutan—termasuk aktivitas penyadapan getah pinus yang dinilai perlu diawasi secara terbuka.

Bagi pelaku wisata, wacana penutupan bukan sekadar isu kebijakan, melainkan ancaman nyata bagi keberlangsungan hidup. Wisata alam selama ini menjadi penopang ekonomi warga sekitar. Di tengah tren kunjungan yang terus menurun, penutupan kawasan tanpa skema solusi dinilai berpotensi memperparah kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

“Kalau ditutup tanpa solusi yang jelas, siapa yang akan bertanggung jawab terhadap ekonomi masyarakat?” ujar salah satu peserta diskusi, disambut anggukan peserta lain.

Forum ini diharapkan menjadi alarm bagi para pengambil kebijakan agar tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Masyarakat Kuningan menegaskan bahwa perlindungan lingkungan dan keberlangsungan ekonomi rakyat tidak boleh dipertentangkan, melainkan harus berjalan beriringan.

Wacana penutupan TNGC pun dipastikan belum berakhir. Publik kini menanti langkah konkret Pemerintah Provinsi Jawa Barat: menutup total kawasan, menata ulang pengelolaan, atau membuka ruang partisipasi masyarakat sebagai bagian dari solusi bersama.***Ading Permana

• Social Media: