0 Komentar 163 pembaca

CIREBON-Ironi pahit bertahun-tahun dirasakan warga Desa Cikalahang, Kecamatan Dukuhpuntang, Kabupaten Cirebon. Hidup berdampingan dengan sumber mata air, namun justru harus berjibaku dengan krisis air bersih yang tak kunjung teratasi. Jeritan panjang itu kini akhirnya sampai ke telinga Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Keluhan warga disampaikan langsung oleh mantan Sekretaris Desa Cikalahang, Umar Ali Sahabi, kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) saat inspeksi mendadak di wilayah Kabupaten Kuningan. Di hadapan orang nomor satu di Jawa Barat itu, Umar menyampaikan kegelisahan warga yang selama ini merasa dianaktirikan dalam pengelolaan air lintas daerah.

Menurut Umar, warga Cikalahang diduga menjadi korban kebijakan PDAM Kabupaten Kuningan dalam kerja sama penyediaan air bersih lintas wilayah, termasuk untuk kebutuhan Kabupaten Indramayu.

“Air kami diambil, tapi desa kami justru kekeringan,” kata Umar tegas.

Ironi semakin terasa karena hingga kini warga Cikalahang sama sekali belum menikmati layanan air PDAM. Padahal, sejak 2022 telah ada kesepakatan resmi yang menyebutkan bahwa kebutuhan air bersih warga sekitar sumber mata air harus diprioritaskan sebelum dialirkan ke daerah lain.

“Kesepakatannya jelas. Tapi sampai hari ini warga Cikalahang tidak pernah merasakan setetes pun air PDAM,” ujarnya.

Data warga mencatat, hingga 14 Januari 2026, volume air yang telah dimanfaatkan PDAM Kuningan mencapai sekitar 3,5 juta meter kubik. Sementara itu, masyarakat di sekitar sumber mata air masih bertahan dengan sumur tradisional dan air hujan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Krisis air ini tak hanya berdampak pada kebutuhan rumah tangga, tetapi juga memukul sektor pertanian. Luas sawah Desa Cikalahang yang semula mencapai 144 hektare kini menyusut drastis menjadi 89,03 hektare pada 2025. Berkurangnya pasokan air dari Talaga Nilem dan Talaga Remis disebut sebagai penyebab utama.

“Sekarang masih musim hujan. Kalau kemarau datang, kondisinya bisa jauh lebih parah,” tutur Umar dengan nada khawatir.

Polemik ini mendorong Pemerintah Kabupaten Kuningan turun langsung ke lapangan. Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar bersama Kapolres Kuningan melakukan peninjauan ke Telaga Nilem di Desa Kaduela dan Mata Air Cipujangga di Desa Padabeunghar, Selasa (19/1).

Dengan membawa alat ukur debit air, tim menemukan adanya selisih debit yang cukup signifikan dibandingkan data yang selama ini disampaikan dalam rapat-rapat resmi.

“Setelah dihitung, memang ada perbedaan debit yang cukup besar. Ini menjadi dasar kami untuk langkah selanjutnya,” tegas Bupati Dian.

Ia juga meluruskan isu terkait pembagian kuota air. Dari hasil pengamatan awal di lapangan, kuota yang diterima PDAM Kabupaten Kuningan justru disebut lebih kecil dibanding pihak ketiga dan PDAM Kota Cirebon.

“Sepintas di dua titik ini, kuota PAM Kuningan malah lebih sedikit dibanding pihak swasta dan PDAM Kota Cirebon,” ujarnya.

Menghadapi persoalan lintas daerah dan lintas kewenangan ini, Pemkab Kuningan memastikan akan bersurat ke kementerian terkait serta mengikuti rapat lintas sektoral tingkat provinsi yang akan dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

“Persoalan ini memang rumit karena melibatkan kewenangan pusat. Tapi kami tidak tinggal diam. Ini akan kami urai satu per satu,” tandasnya.

Kini, sorotan publik tertuju pada langkah tegas Gubernur Jawa Barat. Akankah tata kelola dan distribusi air di wilayah Cirebon dan Kuningan dibenahi secara menyeluruh? Bagi warga Cikalahang, harapannya sederhana: air dari tanah mereka sendiri tak lagi hanya mengalir ke luar daerah, sementara mereka terus bertahan dalam kehausan.***Bagustian

• Social Media: