0 Komentar 134 pembaca

Bandung - Di tengah upaya memperluas akses hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan pentingnya data sebagai kompas kebijakan perumahan Jawa Barat.

Kepala BPS Jawa Barat Margaretha Ari Anggorowati mendampingi Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti bersama Statistisi Ahli Utama BPS RI Darwis Sitorus dalam kegiatan Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) dan Diskusi Perumahan bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Gedung Bale Pakuan, Bandung, Kamis (22/1). Kegiatan ini diinisiasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam pertemuan tersebut, Amalia berdiskusi langsung dengan Gubernur Jabar membahas pemanfaatan data BPS, termasuk gambaran kepemilikan rumah di wilayah Jawa Barat. Data itu dinilai krusial untuk memastikan program berjalan tepat sasaran, terutama bagi kelompok MBR yang kerap menghadapi keterbatasan akses pembiayaan.

Diskusi kemudian berlanjut dalam forum bersama perwakilan pengembang (developer) di Jawa Barat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memaparkan sejumlah poin mengenai program subsidi rumah bagi MBR di Jabar, sekaligus mendorong kolaborasi lintas pihak agar implementasi program lebih efektif.

Pada forum itu, Amalia juga memaparkan temuan BPS yang menyoroti tantangan kepemilikan rumah di kawasan perkotaan. Ia menyebut, tingkat kepemilikan rumah terendah justru berada di kota. “Kota Bandung justru paling rendah dalam hal kepemilikan rumah,” ujar Amalia.

Rangkaian kegiatan ini diharapkan memperkuat sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan perumahan dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan warga. Dengan dukungan statistik resmi dari BPS, perencanaan hingga pelaksanaan program perumahan—khususnya bagi MBR ditargetkan makin terarah, terukur, dan mendorong pemerataan akses kepemilikan rumah di Jawa Barat.***Ayi Herlambang

• Social Media: