0 Komentar 121 pembaca

SUBANG – Pemerintah Kabupaten Subang menegaskan pembangunan Jembatan Cigebang tetap akan dilaksanakan meskipun bantuan anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi dicoret. Keputusan ini menegaskan komitmen Pemkab Subang untuk tetap menghadirkan akses aman dan layak bagi masyarakat, terutama warga yang selama ini menggantungkan aktivitas ekonomi dan sosial pada keberadaan jembatan tersebut.

Dicoretnya bantuan anggaran provinsi tidak lepas dari sikap tegas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM). Pemerintah provinsi menilai pemerintah daerah kurang optimal dalam mengawasi aktivitas tambang ilegal di sekitar wilayah proyek, yang dinilai berdampak terhadap lingkungan dan infrastruktur. Sebagai bentuk koreksi kebijakan, Pemprov Jabar pun menarik dukungan anggaran pembangunan jembatan tersebut.

Meski demikian, Pemkab Subang memastikan hal tersebut tidak akan menghentikan rencana pembangunan. Sekretaris Daerah Kabupaten Subang, Asep Nuroni, menegaskan bahwa Jembatan Cigebang merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak bisa ditunda.

“Jembatan itu adalah urat nadi aktivitas warga. Pembangunan tetap jalan. Soal anggaran nanti akan kami bahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” ujar Asep, Jumat (23/1/2026).

Asep menjelaskan, saat ini Pemkab tengah menyiapkan berbagai skema pendanaan alternatif, mulai dari realokasi anggaran daerah hingga kemungkinan dukungan dari pemerintah pusat. Menurutnya, negara memiliki kewajiban hadir dalam menjamin keselamatan dan aksesibilitas masyarakat, terlebih infrastruktur tersebut menyangkut kepentingan publik secara luas.

Jembatan Cigebang selama ini menjadi penghubung vital antarwilayah, baik untuk mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, hingga akses pendidikan dan layanan kesehatan. Kondisi jembatan yang sudah tidak layak kerap dikeluhkan warga karena membahayakan keselamatan, terutama saat musim hujan dengan debit air sungai yang meningkat.

“Kalau jembatan ini tidak segera dibangun, dampaknya bukan hanya ekonomi, tapi juga keselamatan masyarakat. Itu yang menjadi pertimbangan utama kami,” tambah Asep.

Di sisi lain, Pemkab Subang juga berjanji akan melakukan pembenahan serius terkait pengawasan tambang ilegal agar kejadian serupa tidak kembali menjadi hambatan pembangunan ke depan. Pemerintah daerah menyadari bahwa tata kelola lingkungan yang baik menjadi kunci agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan berkelanjutan.

Bagi warga Cigebang dan sekitarnya, komitmen tersebut menjadi secercah harapan. Di tengah polemik anggaran dan kebijakan, mereka berharap pembangunan jembatan benar-benar terealisasi, sehingga akses yang aman dan layak bukan lagi sekadar janji, melainkan kenyataan yang bisa dirasakan bersama.***Ahas

• Social Media: