0 Komentar 107 pembaca

SUBANG - Upaya memastikan generasi yang sehat dan berkualitas terus diperkuat melalui sinergi lintas pemerintah. Wakil Bupati Subang, H. Agus Masykur Rosyadi, menghadiri kegiatan koordinasi dan evaluasi pemantauan serta pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tingkat Provinsi Jawa Barat di Laska Hotel Subang, pada (4/4/2026).

Forum ini menjadi ruang strategis untuk meninjau pelaksanaan program pemenuhan gizi sekaligus menyelaraskan langkah antara pemerintah pusat dan daerah agar layanan yang diberikan benar-benar tepat sasaran.

Dalam sambutannya, Agus Masykur Rosyadi—yang akrab disapa Kang Akur—menegaskan bahwa pemenuhan gizi merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Menurutnya, kualitas gizi akan sangat menentukan masa depan generasi, produktivitas masyarakat, hingga daya saing daerah.

“Pemenuhan gizi menentukan kualitas generasi ke depan, produktivitas masyarakat, dan masa depan daerah kita,” ujarnya.

Ia juga menyoroti peran strategis SPPG dalam memastikan program berjalan efektif dan berkelanjutan. Di Kabupaten Subang, kata dia, implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejauh ini menunjukkan hasil positif, meski masih memerlukan penyempurnaan di sejumlah aspek.

“Program MBG di Subang sudah berjalan cukup baik. Namun tentu masih ada kekurangan yang harus kita perbaiki bersama. Forum seperti ini penting untuk evaluasi dan perbaikan ke depan,” katanya.

Kang Akur menekankan bahwa keterlibatan aktif pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan program di lapangan. Pemerintah Kabupaten Subang, lanjutnya, berkomitmen terus meningkatkan kualitas pelaksanaan program pemenuhan gizi demi mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera.

Senada dengan itu, Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin, turut menegaskan pentingnya penguatan sinergi lintas sektor dalam mendukung keberhasilan program gizi di daerah.

Sementara itu, Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN), Letjen TNI (Purn) Dadang Hendrayudha, menegaskan bahwa program MBG merupakan bagian dari strategi nasional yang berorientasi langsung pada kepentingan masyarakat.

“Ini adalah program untuk rakyat, sehingga pelaksanaannya harus benar-benar memberikan manfaat nyata,” tegasnya.

Ia menjelaskan, BGN terus mengawal implementasi program melalui sistem pemantauan dan pengawasan yang terintegrasi, termasuk pembentukan satuan tugas guna memastikan pelaksanaan di lapangan sesuai ketentuan.

Kegiatan ini juga diisi dengan pemaparan kebijakan dan teknis pelaksanaan MBG, sebagai upaya memperkuat pemahaman serta koordinasi antar pemangku kepentingan.

Melalui forum ini, pemerintah berharap program pemenuhan gizi tidak hanya berjalan optimal, tetapi juga mampu menjadi fondasi kuat dalam mencetak generasi Indonesia yang sehat, tangguh, dan berdaya saing.***Red Ahas

• Social Media: