Koperasi Desa Merah Putih di Sumedang Didorong Makin Transparan dan Mandiri
Pemerintahan    Minggu 06 September 2026    22:47:07 WIBSUMEDANG – Upaya membangun koperasi desa yang tidak hanya aktif secara kelembagaan, tetapi juga mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumedang.
Melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (DiskopUKMPP), monitoring dan evaluasi (monev) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) digelar secara maraton di sejumlah wilayah kecamatan.
Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi pengurus dan pengawas koperasi untuk melihat kembali sejauh mana organisasi berjalan, sekaligus mengidentifikasi persoalan yang masih dihadapi di lapangan.
Gelombang pertama dilaksanakan di Kantor Kecamatan Wado dengan melibatkan 30 peserta dari KDKMP Kecamatan Jatinunggal, Wado, dan Jatigede.
Kepala DiskopUKMPP Kabupaten Sumedang, Ayuh Hidayat, mengatakan monev tidak sekadar mengecek administrasi koperasi. Lebih dari itu, kegiatan tersebut diarahkan untuk memastikan tata kelola, kelembagaan, hingga unit usaha koperasi benar-benar berjalan dan memberikan manfaat bagi desa.
“Monev bertujuan untuk meninjau secara langsung perkembangan tata kelola, validasi data kelembagaan, serta performa unit usaha KDKMP,” kata Ayuh, Minggu (6/9/2026).
Menurutnya, tim DiskopUKMPP juga memberikan pembinaan mengenai transparansi keuangan, akuntabilitas pengawasan, serta peningkatan produktivitas koperasi agar mampu menopang perekonomian desa secara berkelanjutan.
Pembinaan kemudian berlanjut pada gelombang kedua di Kecamatan Pamulihan. Sebanyak 28 peserta dari Rancakalong, Pamulihan, dan Sukasari mengikuti evaluasi dengan fokus pada keaktifan anggota, efektivitas unit usaha simpan pinjam dan pelayanan, serta penyusunan laporan keuangan yang terstandarisasi.
Di Kecamatan Cisitu, gelombang ketiga diikuti 32 peserta dari Cisitu, Sumedang Selatan, dan Ganeas. Pada tahap ini, pendampingan diarahkan pada penguatan legalitas, optimalisasi unit bisnis desa, hingga pembukaan peluang kemitraan usaha yang lebih luas.
Sementara itu, monev dan desk KDKMP gelombang keempat yang berlangsung di Kecamatan Buahdua diikuti 44 peserta dari Buahdua, Tanjungkerta, Tanjungmedar, dan Surian.
Evaluasi tidak hanya menyentuh aspek administratif. Sinergi antar-koperasi desa, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengurus, serta pembenahan sistem pelaporan keuangan turut menjadi perhatian.
Rangkaian pembinaan berlanjut ke Kecamatan Conggeang. Gelombang kelima diikuti 40 peserta dari Tomo, Ujungjaya, Paseh, dan Conggeang.
Dalam kegiatan tersebut, DiskopUKMPP meninjau perkembangan operasional usaha, kesiapan kelembagaan, sekaligus memetakan berbagai kendala yang masih ditemukan pada masing-masing KDKMP.
Adapun gelombang keenam digelar di Kecamatan Tanjungsari dengan melibatkan 35 peserta dari KDKMP Tanjungsari, Cimanggung, dan Jatinangor.
Pendampingan difokuskan pada penguatan unit usaha strategis, kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) pengawasan internal, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada anggota.
Rangkaian monev tersebut menunjukkan bahwa keberadaan KDKMP tidak berhenti pada pembentukan kelembagaan. Pemerintah daerah ingin memastikan koperasi memiliki tata kelola yang sehat, pengurus yang kompeten, laporan keuangan yang tertib, serta unit usaha yang benar-benar mampu tumbuh.
Dengan pembinaan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, KDKMP diharapkan dapat menjadi salah satu fondasi ekonomi desa, sekaligus membuka ruang yang lebih besar bagi masyarakat untuk tumbuh bersama melalui koperasi.***Cece Ruhiyat























