0 Komentar 128 pembaca

KUNINGAN – Pemerintah Kabupaten Kuningan semakin memantapkan langkah dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas nasional Presiden Republik Indonesia. Melalui Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (Satgas P3MBG), Pemkab Kuningan menggelar rapat koordinasi internal perdana pascapenyesuaian struktur kepengurusan, yang berlangsung di Aula Besar Bank BJB Kuningan, Senin (12/1/2026).

Rapat ini menjadi tonggak awal penguatan tata kelola MBG di tingkat daerah, khususnya melalui pendekatan kewilayahan hingga kecamatan. Sekretaris Satgas P3MBG Kabupaten Kuningan, Purwadi Hasan Darsono, menjelaskan bahwa perubahan mendasar dalam struktur Satgas adalah pembentukan satuan pengelola berbasis wilayah, dengan camat ditetapkan sebagai koordinator kecamatan (Korcam) Satgas MBG.

Dalam pelaksanaannya, Korcam akan bersinergi dengan unsur lintas sektor, mulai dari Danramil, Kapolsek, kepala puskesmas, KUA, satuan pendidikan, hingga Koordinator SPPI di masing-masing kecamatan.

“Pendekatan kewilayahan ini diharapkan mampu mempercepat pengambilan keputusan dan penyelesaian persoalan di lapangan. Koordinasi antara Korcam Satgas dan Korcam SPPI harus berjalan seiring agar tidak terjadi tumpang tindih,” ujar Purwadi.

Sementara itu, Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani, selaku Pembina Satgas P3MBG, menegaskan bahwa keberhasilan Program MBG tidak hanya diukur dari terpenuhinya asupan gizi, tetapi juga dari dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan.

Menurutnya, pelibatan koperasi desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai mitra dapur MBG menjadi kunci agar program ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Program Makan Bergizi Gratis harus mampu menggerakkan ekonomi lokal. Ketika dapur MBG dikelola bersama koperasi desa dan BUMDes, maka manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh penerima, tetapi juga oleh pelaku usaha dan masyarakat sekitar,” tegas Tuti.

Saat ini, Kabupaten Kuningan telah memiliki 134 dapur MBG yang melayani sekitar 385.383 penerima manfaat, terdiri atas siswa, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang tersebar di 30 kecamatan. Selain itu, masih terdapat lima Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menunggu penugasan tenaga SPPI.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Satgas P3MBG Kabupaten Kuningan yang juga Sekretaris Daerah, Uu Kusmana, menekankan pentingnya pembagian zonasi sebagai langkah strategis untuk mempercepat deteksi dan penanganan permasalahan di lapangan.

Melalui revisi Surat Keputusan Satgas, masing-masing Wakil Ketua, Inspektur, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) ditetapkan sebagai penanggung jawab wilayah tertentu.

“Dengan sistem zonasi ini, setiap persoalan bisa segera ditindaklanjuti. Satgas tidak boleh hanya bersifat reaktif, tetapi harus hadir aktif memastikan seluruh SPPG mematuhi standar yang telah ditetapkan,” kata Uu.

Ia juga menyoroti masih rendahnya kepatuhan legalitas bangunan dapur MBG. Dari sekitar 140 SPPG yang ada, baru 28 yang telah mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Selain itu, capaian medical check-up petugas dapur yang baru mencapai 87 persen dinilai harus segera dituntaskan.

Ke depan, Satgas MBG Kabupaten Kuningan akan melakukan inspeksi mendadak secara serentak di seluruh wilayah, memperkuat pelaporan bulanan dari kecamatan dan SPPI, serta menyiapkan sistem informasi MBG yang terintegrasi.

“Program Makan Bergizi Gratis adalah tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045. Karena itu, semua pihak harus berada di garda terdepan untuk mengawal pelaksanaannya,” pungkasnya.***Ading

• Social Media: