0 Komentar 141 pembaca

BEKASI-Banjir yang datang silih berganti setiap musim hujan bukan lagi sekadar peristiwa alam bagi warga Kabupaten Bekasi. Ia telah menjadi persoalan tahunan yang menuntut jawaban nyata dan solusi berkelanjutan. Menyadari hal itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi terus memperkuat langkah penanganan banjir melalui evaluasi menyeluruh yang dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja.

Rapat evaluasi yang digelar di Ruang Rapat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Selasa (20/1), menjadi momentum penting untuk menata kembali strategi pengendalian banjir. Dalam forum tersebut, Plt. Bupati menegaskan bahwa banjir di sejumlah wilayah tidak bisa lagi ditangani secara parsial atau darurat semata, melainkan memerlukan perencanaan jangka panjang yang terintegrasi.

Salah satu fokus utama yang dibahas adalah rencana pembangunan sodetan kali di kawasan Kali Cikarang Bekasi Laut (CBL), khususnya di wilayah Wanasari, Kecamatan Cibitung. Kawasan ini selama bertahun-tahun dikenal sebagai titik rawan luapan air yang kerap menggenangi permukiman warga. Sodetan kali dinilai menjadi solusi strategis untuk mengurai beban aliran air, terutama saat debit meningkat drastis akibat curah hujan tinggi.

Selain itu, penertiban bangunan liar di bantaran sungai juga menjadi perhatian serius. Keberadaan bangunan yang berdiri di sempadan sungai tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga mempersempit alur air dan memperparah risiko banjir. Pemerintah daerah menegaskan bahwa langkah penertiban akan dilakukan secara bertahap dan humanis, dengan tetap memperhatikan aspek sosial masyarakat terdampak.

Dalam rapat tersebut, Plt. Bupati Bekasi juga menyoroti kondisi tanggul Sungai Citarum yang menjadi salah satu penyangga utama wilayah Bekasi. Penanganan tanggul akan dilakukan secara berjenjang, dimulai dari langkah darurat untuk mencegah jebol, hingga pengajuan pembangunan tanggul permanen di titik-titik yang dinilai paling rawan.

Asep Surya Atmaja menekankan bahwa penanganan banjir tidak bisa dibebankan pada satu instansi saja. Diperlukan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, hingga partisipasi masyarakat. Dengan perencanaan yang matang, penegakan aturan, serta kolaborasi yang kuat, Pemkab Bekasi optimistis risiko banjir dapat ditekan secara bertahap dan berkelanjutan.

“Tujuan akhirnya bukan hanya mengurangi genangan air, tetapi menghadirkan rasa aman dan kepastian hidup bagi masyarakat,” tegasnya.

Di tengah tantangan perubahan iklim dan pesatnya pembangunan, upaya menata aliran air menjadi ikhtiar menjaga harapan warga Bekasi agar banjir tak lagi menjadi cerita yang terus berulang setiap tahun.***Samsudin

• Social Media: