0 Komentar 237 pembaca

Karawang -Gejolak kemarahan warga Desa Kemiri, Kecamatan Jayakerta, Kabupaten Karawang, akhirnya pecah ke permukaan. Penjabat Sementara (PJS) Kepala Desa Kemiri menjadi sasaran utama tuntutan pemecatan menyusul dugaan kuat penyimpangan anggaran dan pengelolaan dana desa yang dinilai tertutup, tidak akuntabel, serta jauh dari prinsip transparansi, terutama pada tahun anggaran 2025.

Kekecewaan publik itu memuncak dalam aksi penyampaian aspirasi yang digelar di Kantor Kecamatan Jayakerta, Rabu (21/1/2026) siang. Ratusan warga datang membawa spanduk, poster, dan teriakan protes, menuntut kejelasan penggunaan dana desa yang selama ini dianggap “gelap” dan tak menyentuh kebutuhan masyarakat.

Dalam orasinya, perwakilan massa menuding pengelolaan dana desa dilakukan secara amburadul. Sejumlah program pembangunan yang tercantum dalam perencanaan desa disebut tak pernah terealisasi di lapangan. Infrastruktur yang dijanjikan tak kunjung dibangun, bantuan sosial tak jelas penerimanya, sementara laporan penggunaan anggaran dinilai minim dan tidak terbuka kepada publik.

“Dana desa itu uang rakyat. Tapi kami tidak pernah tahu digunakan untuk apa. Program ada di atas kertas, tapi di lapangan nihil,” teriak salah seorang orator di hadapan aparat kecamatan.

Warga juga mempertanyakan absennya papan informasi anggaran serta laporan pertanggungjawaban yang semestinya dapat diakses masyarakat. Kondisi ini memicu kecurigaan bahwa dana desa tidak dikelola sesuai aturan dan berpotensi diselewengkan untuk kepentingan tertentu.

Tak hanya menuntut transparansi, massa secara tegas mendesak pemerintah kecamatan dan kabupaten segera mengambil langkah tegas. Mereka meminta PJS Kepala Desa Kemiri dicopot dari jabatannya dan aparat penegak hukum turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh penggunaan dana desa tahun 2025.

“Kami tidak ingin janji. Kami ingin tindakan. Jika terbukti menyimpang, copot dan proses secara hukum,” ujar seorang tokoh masyarakat Kemiri.

Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berakhir tertib. Namun warga menegaskan, gelombang protes tidak akan berhenti jika tuntutan mereka diabaikan. Bagi masyarakat Kemiri, persoalan dana desa bukan sekadar administrasi, melainkan menyangkut hak hidup dan keadilan yang selama ini mereka rasakan terampas.

Hingga berita ini diturunkan, pihak PJS Kepala Desa Kemiri maupun Pemerintah Kabupaten Karawang belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut. Publik kini menanti, apakah bara amarah warga akan dijawab dengan transparansi dan penegakan hukum, atau justru dibiarkan membesar menjadi krisis kepercayaan yang lebih dalam.***Red/Emn

• Social Media: