0 Komentar 160 pembaca

CIAMIS – Pemerintah Kabupaten Ciamis menggelar kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2026 bagi desa-desa se-Kecamatan Kawali. Kegiatan yang berlangsung di Aula Kecamatan Kawali, Senin (26/1/2026), tersebut diikuti oleh 11 desa dan dihadiri langsung oleh Bupati Ciamis Herdiat Sunarya.

Peserta kegiatan terdiri atas kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sekretaris desa, bendahara desa, serta perangkat desa terkait. Turut hadir unsur Kecamatan Kawali dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam).

Dalam arahannya, Bupati Herdiat menegaskan bahwa pembinaan dan pengawasan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah untuk menjaga soliditas dan kebersamaan seluruh unsur pemerintahan desa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Menurutnya, pemerintahan desa tidak hanya dipahami sebatas struktur dan aturan, tetapi juga menuntut sinergi antara kepala desa, perangkat desa, dan BPD. Tanpa kebersamaan, kata dia, pemahaman regulasi yang baik tidak akan menghasilkan kinerja yang optimal.

“Pemerintah desa itu satu kesatuan. Kepala desa, perangkat desa, dan BPD harus solid. Kalau tidak ada kebersamaan, sebaik apa pun memahami aturan, hasilnya tetap tidak akan baik,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga memaparkan kondisi keuangan daerah yang masih menghadapi tantangan berat. Ia menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ciamis mengalami penurunan signifikan sejak pandemi Covid-19. Dari sebelumnya lebih dari Rp3,1 triliun pada 2019, kini APBD Ciamis berada di kisaran Rp2,3 triliun.

“Artinya ada penurunan hampir Rp900 miliar. Ini tentu berdampak besar, baik bagi pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa,” ujarnya.

Herdiat menambahkan, hingga tahun 2025 dan 2026, keuangan daerah masih mengalami defisit sekitar Rp150 miliar. Kendati demikian, pemerintah daerah tetap berkomitmen memenuhi pelayanan dasar masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.

Dalam konteks tersebut, Bupati memberikan penekanan khusus kepada kepala desa dan perangkat desa agar berhati-hati dan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa. Ia mengingatkan bahwa korupsi tidak hanya dimaknai sebagai memperkaya diri sendiri, tetapi juga memperkaya pihak lain, kelompok, atau kepentingan tertentu.

“Dana pemerintah harus bisa dipertanggungjawabkan. Sekecil apa pun pelanggaran tetap ada konsekuensi hukumnya. Kepala desa adalah penanggung jawab utama,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa hubungan antara pemerintah desa dan BPD harus dibangun melalui komunikasi yang baik. Kurangnya kebersamaan antara kedua unsur tersebut, menurutnya, kerap menjadi sumber persoalan di tingkat desa.

“Seperti di kabupaten, bupati dan DPRD itu satu kesatuan. Di desa pun sama, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.

Menghadapi keterbatasan anggaran dan berbagai tantangan daerah, Bupati menegaskan pentingnya kolaborasi, kerja sama, dan gotong royong seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat agar pembangunan tetap berjalan.

Ia turut mengapresiasi kuatnya kepedulian sosial masyarakat Ciamis yang dinilainya menjadi salah satu kekuatan utama daerah. Kebersamaan tersebut, kata dia, berkontribusi terhadap berbagai capaian dan penghargaan yang diraih Kabupaten Ciamis, termasuk sebagai salah satu daerah terbersih.

Menutup arahannya, Bupati mengimbau seluruh pemerintah desa untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem. Ia meminta agar informasi tersebut disampaikan kepada masyarakat serta kebersihan lingkungan, khususnya saluran air, terus dijaga guna mengantisipasi risiko bencana.

“Kondisi cuaca saat ini perlu diwaspadai. Jaga lingkungan dan saluran air, serta sampaikan kepada masyarakat agar kita semua lebih siap,” pungkasnya.***Aam Amira

• Social Media: