0 Komentar 148 pembaca

CIKARANG PUSAT – Pemerintah pusat terus memperluas akses hunian layak bagi masyarakat perkotaan. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia menyosialisasikan Program Apartemen Bersubsidi sebagai bagian dari Program Prioritas Nasional Tiga Juta Rumah, yang digelar di Aula KH Noer Alie, Kantor Bupati Bekasi, Cikarang Pusat, Selasa (27/1/2026).

Kegiatan sosialisasi yang diikuti ratusan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi ini bertujuan memberikan pemahaman awal terkait skema hunian vertikal bersubsidi yang dirancang untuk ASN maupun masyarakat berpenghasilan rendah.

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, menjelaskan bahwa program apartemen bersubsidi merupakan salah satu strategi pemerintah untuk menekan angka backlog perumahan, khususnya di kawasan perkotaan dan wilayah penyangga Jabodetabek.

Menurutnya, keterbatasan lahan serta tingginya harga rumah tapak di kawasan perkotaan mendorong pemerintah menghadirkan alternatif hunian vertikal yang lebih terjangkau, efisien, dan dekat dengan pusat aktivitas masyarakat.

“Hunian vertikal bersubsidi menjadi solusi untuk menjawab kebutuhan masyarakat perkotaan yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses terhadap rumah layak,” ujar Sri Haryati.

Ia menjelaskan, dalam skema tersebut, pembangunan apartemen dilakukan oleh pihak swasta, sementara pemerintah memberikan dukungan berupa subsidi pembiayaan, bantuan uang muka, serta skema suku bunga agar tetap terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Namun demikian, Sri menegaskan bahwa sosialisasi ini masih berada pada tahap penjaringan minat dan pemetaan kebutuhan, sehingga belum memasuki tahapan teknis maupun proses perizinan pembangunan.

“Kami ingin memastikan kebijakan yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sosialisasi ini menjadi dasar penting sebelum kebijakan diimplementasikan lebih lanjut,” jelasnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi memfasilitasi kegiatan sosialisasi tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan nasional di bidang perumahan.

“Pemerintah daerah memfasilitasi agar ASN dan masyarakat memahami skema hunian bersubsidi yang sedang disiapkan oleh pemerintah pusat,” ujarnya.

Asep mengungkapkan, salah satu rencana yang disampaikan dalam sosialisasi adalah pengembangan apartemen bersubsidi di kawasan Cikarang dengan konsep hunian vertikal. Rencana tersebut masih dalam tahap penyampaian kebijakan dan pemetaan kebutuhan, termasuk identifikasi kemampuan finansial calon penghuni, karakteristik masyarakat, serta preferensi lokasi dan fasilitas.

Menurutnya, tahapan tersebut penting agar kebijakan yang diterapkan benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pemerintah Kabupaten Bekasi akan sejalan dan mendukung kebijakan Kementerian Perumahan, sekaligus memastikan setiap tahapan dilaksanakan sesuai regulasi yang berlaku,” tegasnya.

Lebih lanjut, Asep menambahkan bahwa program apartemen bersubsidi ini tidak hanya diperuntukkan bagi ASN, tetapi juga terbuka bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi kriteria pemerintah pusat, dengan skema pembiayaan bersubsidi.***Samsudin

• Social Media: