0 Komentar 128 pembaca

CIKARANG SELATAN – Pemerintah pusat dan daerah resmi memulai langkah konkret penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kawasan industri. Hal itu ditandai dengan kegiatan pembukaan lahan (land clearing) pembangunan Rumah Susun (Rusun) Subsidi Meikarta yang berlokasi di exit Tol Cibatu, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Kamis (29/1/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta Plt Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa pembangunan rusun subsidi ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari program besar perumahan rakyat, khususnya di wilayah Bekasi dan Karawang yang menjadi pusat pertumbuhan industri nasional.

“Bekasi dan Karawang adalah titik kebutuhan perumahan rakyat yang sangat nyata. Kawasan industrinya berkembang pesat, investasi meningkat, harga tanah makin mahal, dan jumlah penduduk terus bertambah. Maka pilihan yang paling rasional adalah membangun hunian vertikal bersubsidi,” ujar Maruarar.

Ia menjelaskan, tahap awal pembangunan diawali dengan land clearing selama satu minggu di atas lahan seluas 10 hektare. Secara keseluruhan, program Rusun Subsidi ini akan dikembangkan dalam tiga kawasan, masing-masing seluas 10 hektare.

Pada setiap kawasan akan dibangun 18 tower setinggi 30 lantai dengan tiga tipe unit, yakni satu kamar, dua kamar, dan tiga kamar. Total unit yang akan dibangun di Kabupaten Bekasi mencapai 141 ribu unit, atau sekitar 47 ribu unit di setiap kawasan.

“Kami menargetkan pembangunan tiang pancang dimulai 8 Maret 2026, kemudian pembangunan struktur atas pada 17 Agustus 2026. Dengan dukungan semua pihak, kami berharap proyek ini bisa rampung pada tahun 2028,” kata Maruarar.

Menurutnya, lokasi rusun sangat strategis karena berdekatan dengan sekolah, rumah sakit, pasar, tempat ibadah, hingga kawasan industri yang rata-rata dapat dijangkau dalam waktu 10 menit. Hal ini diharapkan mampu memperpendek jarak antara tempat tinggal dan tempat kerja, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Selain menyediakan hunian layak, proyek ini juga diyakini akan membuka lapangan kerja dalam skala besar serta mendorong pertumbuhan investasi di Jawa Barat, khususnya Kabupaten Bekasi.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai pembangunan rusun vertikal merupakan solusi strategis untuk menekan risiko banjir yang selama ini banyak terjadi akibat ekspansi perumahan tapak.

“Sekitar 85 persen wilayah banjir di Bekasi dan Karawang justru terjadi di kawasan perumahan baru, bukan di perkampungan lama. Kalau terus mengandalkan rumah tapak, risiko banjir akan semakin besar. Karena itu, kita geser ke hunian vertikal,” ujar Dedi.

Ia menambahkan, konsep rusun subsidi memberikan banyak manfaat, mulai dari efisiensi penggunaan lahan, pengendalian harga tanah, hingga menjaga keseimbangan ekosistem antara kawasan industri dan perkampungan.

“Ke depan, perkampungan tetap dengan ekosistemnya—sawah, sungai, dan perkebunan—sementara kawasan industri didukung hunian vertikal. Dengan begitu, industri tidak lagi mengambil lahan desa untuk perumahan karyawan,” jelasnya.

Plt Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja menyambut baik dan menyatakan dukungan penuh atas program rusun subsidi tersebut. Ia berharap harga hunian tetap terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Kami mengusulkan agar harga disesuaikan dengan perumahan tapak, yakni di kisaran Rp1,2 juta hingga Rp1,8 juta, dan tidak melebihi batas tersebut,” katanya.

Asep menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bekasi siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk menyukseskan program ini sebagai bagian dari target pembangunan 3 juta rumah nasional.

“Rusun ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang pencegahan banjir dan benar-benar memberi manfaat bagi MBR. Lokasinya bebas banjir, aksesnya dekat dengan pusat pemerintahan, dan kualitas huniannya layak,” pungkasnya.***Samsudin

• Social Media: