0 Komentar 90 pembaca

PURWAKARTA - Upaya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat tak boleh dibayar dengan risiko pencemaran lingkungan. Prinsip itu yang kini ditegaskan Badan Gizi Nasional (BGN) dengan memperketat pengawasan limbah dapur di 140 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di Purwakarta.

Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen Sony Sonjaya, memastikan setiap operasional dapur dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai standar, tanpa menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.

“Keberadaan SPPG jangan sampai menimbulkan isu lingkungan. Tidak boleh ada air limbah berwarna dan berbau yang mengalir ke parit atau saluran air,” ujarnya di Purwakarta, Sabtu (28/2/2026).

Menurut dia, instalasi pengolahan air limbah (IPAL) bukan sekadar pelengkap fasilitas. Sistem tersebut wajib berfungsi optimal untuk mengolah residu produksi makanan sebelum dibuang ke lingkungan. Pengawasan dilakukan menyeluruh, mulai dari proses produksi hingga pengelolaan sisa olahan.

Selain aspek lingkungan, BGN juga menyoroti disiplin penerapan standar operasional prosedur (SOP) dalam pengolahan makanan. Kelalaian pada tahapan pengecekan sebelum distribusi dinilai berpotensi memicu gangguan kesehatan.

“Makanan harus dipastikan laik dan segar sebelum diberikan. Jika tahapan ini dilewati, berarti SOP dilanggar,” tegas Sony.

BGN turut membuka ruang partisipasi publik. Warga diminta segera melapor apabila menemukan indikasi pencemaran dari aktivitas dapur layanan gizi, agar Dinas Kesehatan dapat melakukan pemeriksaan dan penindakan cepat.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Purwakarta memperkuat pembinaan terhadap pengelola SPPG melalui pelatihan rutin bagi penjamah makanan serta koordinasi intensif dengan ahli gizi dan kepala satuan pelayanan. Langkah ini ditempuh untuk menjaga kualitas sanitasi sekaligus memastikan standar keamanan pangan terpenuhi.

Bupati Purwakarta, Saeful Bahri Binzein, menilai Program Makan Bergizi Gratis tak hanya berdampak pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, tetapi juga memberi efek berantai terhadap ekonomi daerah, terutama bagi pelaku usaha penyedia bahan pangan lokal.

Dengan pengawasan yang diperketat, pemerintah berharap Program Makan Bergizi Gratis di Purwakarta benar-benar menjadi ikhtiar kolektif: menghadirkan asupan sehat bagi warga, tanpa mengorbankan kebersihan dan kelestarian lingkungan.***M.Ags

• Social Media: