0 Komentar 137 pembaca

SUMEDANG - Pemerintah Kabupaten Sumedang mengambil langkah strategis untuk memperkuat kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menggandeng Universitas Langlangbuana (Unla) Bandung. Kolaborasi ini difokuskan pada peningkatan kompetensi aparatur melalui pendidikan formal dan pelatihan, termasuk Pelatihan Mediator Hukum yang akan segera digelar.

Kerja sama tersebut dibahas dalam pertemuan antara Rektor Unla A Kamil Razak dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Tuti Ruswati di Ruang Rapat Sekda, Senin (2/3/2026). Salah satu program prioritas yang disepakati adalah pelatihan mediator bagi kepala desa dan lurah—garda terdepan pemerintah yang kerap berhadapan langsung dengan persoalan hukum di tengah masyarakat.

Sekda Tuti menilai, kehadiran aparatur yang memiliki sertifikasi mediator akan memperkuat fungsi penyelesaian konflik secara damai melalui pendekatan restorative justice.

“Kepala desa dan lurah banyak berhadapan dengan masalah hukum di masyarakat. Jika mereka memiliki sertifikat mediator, diharapkan fungsi mediasi dapat berjalan optimal,” ujarnya.

Menurut Tuti, pelatihan ini menjadi kebutuhan mendesak. Di tingkat desa dan kelurahan, berbagai persoalan—mulai dari sengketa tanah, konflik keluarga, hingga perselisihan antarwarga—sering kali membutuhkan penyelesaian yang cepat, adil, dan tidak selalu berujung pada proses hukum formal. Dengan kompetensi mediasi yang memadai, aparatur diharapkan mampu menghadirkan solusi yang menenangkan dan berkeadilan.

Tak hanya itu, Tuti juga menyoroti relevansi Program Studi Manajemen Pemerintahan Digital yang dimiliki Unla dengan arah pembangunan Sumedang sebagai daerah berbasis teknologi.

“Program Studi Manajemen Pemerintahan Digital sangat relevan dengan kebutuhan ASN kita, apalagi Sumedang terus menguatkan diri sebagai smart city,” katanya.

Ia menambahkan, kolaborasi dengan kalangan akademisi turut mendorong capaian Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Sumedang. Saat ini, Sumedang tercatat sebagai yang terbaik di Jawa Barat dan masuk lima besar nasional.

Rektor Unla A Kamil Razak menyampaikan, pelatihan mediator hukum akan dilaksanakan secara daring selama lima hari. Program tersebut dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang teknik mediasi, etika, serta kerangka hukum yang berlaku.

“Kami berharap Program Studi Manajemen Pemerintahan Digital juga dapat mendukung terwujudnya pelayanan publik yang excellent kepada masyarakat,” ujarnya.

Selain pelatihan mediator, Unla membuka peluang kerja sama lanjutan, seperti pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik hingga pelatihan advokat. Sinergi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kapasitas ASN, tetapi juga mempererat hubungan antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Bagi Sumedang, langkah ini bukan sekadar peningkatan kompetensi aparatur, melainkan investasi jangka panjang dalam menghadirkan negara yang lebih dekat, solutif, dan berkeadilan di tingkat akar rumput.***Cece Ruhiyat

• Social Media: