0 Komentar 92 pembaca

CIKARANG SELATAN - Upaya menghadirkan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat kembali diperkuat melalui sinergi pusat dan daerah. Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, menerima kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI yang meninjau langsung pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Meikarta, Cikarang Selatan, (2/4/2026).

Kunjungan ini bukan sekadar agenda formal, melainkan bagian dari pengawasan langsung terhadap salah satu proyek strategis nasional yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat: tempat tinggal yang layak.

Endin menyampaikan apresiasi atas kehadiran para wakil rakyat yang turun langsung ke lapangan untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana. Menurutnya, perhatian dari DPR RI menjadi energi tambahan bagi pemerintah daerah dalam mengawal proyek tersebut.

“Ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tapi bagaimana menghadirkan harapan baru bagi masyarakat yang membutuhkan hunian terjangkau,” ujarnya.

Pembangunan rusun subsidi di Meikarta sendiri telah dimulai melalui groundbreaking pada 8 Maret 2026, sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah. Program ini menjadi salah satu andalan pemerintah dalam menekan backlog perumahan yang masih tinggi, terutama di kawasan penyangga ibu kota seperti Kabupaten Bekasi.

Sebagai daerah industri dengan pertumbuhan penduduk yang pesat, Bekasi menghadapi tantangan serius dalam penyediaan hunian. Keterbatasan lahan dan tingginya kebutuhan membuat konsep hunian vertikal menjadi solusi yang semakin relevan.

Endin menegaskan, keberhasilan proyek ini tidak hanya diukur dari berdirinya bangunan, tetapi juga dari kelengkapan fasilitas pendukungnya. Sarana, prasarana, hingga utilitas harus dipastikan memadai agar masyarakat benar-benar mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik.

“Kolaborasi adalah kunci. Pemerintah pusat, daerah, dan pengembang harus berjalan seiring agar hasilnya optimal dan berkelanjutan,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae menekankan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif untuk memastikan program berjalan tepat sasaran.

Ia mengingatkan pentingnya memperhatikan seluruh aspek pembangunan, mulai dari kualitas konstruksi hingga faktor keselamatan, agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

“Program ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, pelaksanaannya harus benar-benar terjaga kualitas dan akuntabilitasnya,” ujarnya.

Ridwan juga menegaskan komitmen DPR RI untuk terus melakukan pendalaman dan evaluasi bersama mitra kerja, guna memastikan proyek berjalan sesuai target serta memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

Melalui peninjauan ini, diharapkan lahir berbagai masukan dan rekomendasi konstruktif untuk menyempurnakan pembangunan rusun subsidi. Lebih dari itu, proyek ini diharapkan menjadi simbol hadirnya negara dalam menjawab kebutuhan rakyat akan hunian yang layak, terjangkau, dan berkeadilan.***Samsudin

• Social Media: